Saat Politisi Demokrat dan PDI-P Saling Tagih Pidato Jokowi dan SBY...

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen PDI-P Ahmad Basarah mengaku pihaknya menunggu pidato lanjutan dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan juga menunggu penjelasan dari pernyataan Presiden Joko Widodo.

Perbincangan itu terjadi saat keduanya hadir menjadi narasumber dalam acara "Satu Meja" di Kompas TV, yang dipandu oleh Pemimpin Redaksi Kompas Budiman Tanuredjo, Senin (5/12/2016).

Awalnya, Basarah menyinggung mengenai pidato SBY sebelum aksi unjuk rasa 4 November lalu. Dalam pidato di kediamannya di Cikeas itu, SBY meminta pemerintah untuk mengakomodir tuntutan demonstran agar proses hukum terhadap Gubernur nonaktif DKI Jakarta  Basuki Tjahaja Purnama berjalan secara adil dan transparan.

Basarah juga menyinggung pernyataan SBY yang menyebut sampai Lebaran Kuda akan ada demo apabila tuntutan demonstran tidak diakomodasi.

Kini, menurut Basarah, pidato SBY itu sudah didengar dan dilaksanakan oleh pemerintah.

Proses hukum terhadap Ahok berjalan adil, dan yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama. Berkas perkaranya juga sudah dilimpahkan ke Kejaksaan.

"Pak Jokowi sudah menjalankan saran dari Pak SBY itu sendiri. Yang belum justru Pak SBY melanjutkan pidatonya. Selesai Pak Ahok diproses secara hukum mestinya tidak perlu ada demo lagi," kata Basarah.

"Itu yang barangkali Pak Jokowi menunggu dari Pak SBY," kata dia.

Syarief pun menilai bahwa saat ini tidak perlu ada lagi demo yang dilakukan. Namun, ia tak menjawab apakah pesan serupa juga akan disampaikan oleh SBY ke publik.

Syarief justru balik menyinggung pidato Jokowi pasca-demo 4 November. Saat itu, Jokowi menyebut ada aktor politik yang menunggangi kerusuhan dalam demo tersebut.

Syarief menagih penjelasan dari pemerintah mengenai siapa aktor politik yang dimaksud Jokowi

"Terus terang saja hampir dikatakan semua media dan masyarakat seakan-akan tembakannya ke Demokrat," ucap Syarief.

Menanggapi hal itu, Basarah menyebut bahwa saat ini aktor politik yang dimaksud sudah di ranah hukum. Kepolisian sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan makar.

Presiden tak bisa mencampuri kasus yang ditangani aparat hukum.

Adapun Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi yang juga hadir sebagai narasumber, mempertanyakan kenapa Demokrat dan SBY merasa menjadi tertuduh.

Padahal, Jokowi tidak pernah sekalipun menyebut SBY sebagai aktor politik yang dimaksud. (Baca: Johan Budi: Kok Pak Syarief Hasan Merasa Pak SBY yang Dituduh?)