JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku percaya dengan komitmen yang disampaikan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) yang akan melakukan aksi pada 2 Desember 2016 dengan damai.
Apalagi, komitmen itu dibuat bersama dengan Kapolri Jenderal (pol) Tito Karnavian.
"Saya memercayai komitmen yang telah dibuat. Saya percaya," kata Jokowi di teras Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (30/11/2016), sambil menikmati secangkir teh dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.
(Baca: Kapolri Berharap Aksi 2 Desember Tak Lagi Ditunggangi Pihak Ketiga)
Jokowi kembali menegaskan bahwa aksi pada 2 Desember adalah doa bersama, bukan unjuk rasa atau pun demonstrasi.
Jika masyarakat yang mengikuti aksi berpegang pada komitmen yang telah disepakati itu, Jokowi meyakini tidak akan terjadi kericuhan.
"Yang penting nanti apa, dalam aksi itu damai, tidak ada rusuh, tidak ada ricuh. Ya, memang ini doa kan. Bukan demo," ucap Jokowi.
(Baca: Ini Alasan Polri Larang Aksi 2 Desember Digelar di Bundaran HI)
Kepolisian dan pihak GNPF MUI sepakat bahwa aksi pada 2 Desember 2016 digelar di kawasan Monas. Polri juga menyiapkan Jalan Merdeka Selatan jika massa tidak tertampung di Monas.
Aksi ini masih terkait dengan proses hukum terhadap Gubernur nonaktif DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dituduh menistakan agama.
(baca: GNPF MUI Persilakan Polri Tindak Aksi di Luar Kesepakatan)
Ketua Dewan Pembina GNPF MUI, Rizieq Shihab mengatakan, pihaknya dan Polri telah menyepakati sejumlah hal terkait rencana aksi itu.
Jika ada hal-hal yang terjadi di luar kesepakatan itu, kata Rizieq, Polri berhak menindak dan memproses hukum.
Rizieq menyebutkan, setidaknya ada lima kesepakatan antara GNPF MUI dan Polri dalam aksi 2 Desember.
Pertama, kedua pihak sepakat untuk menggelar aksi berupa kegiatan ibadah yakni dzikir, tausiyah, doa bersama, dan ditutup dengan Shalat Jumat.