Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MUI Menganjurkan Tidak Demonstrasi, tetapi Tidak Melarang

Kompas.com - 19/11/2016, 15:58 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhammad Zaitun Rasmin memastikan akan ada aksi unjuk rasa susulan pada 2 Desember 2016.

Demonstran akan menuntut agar Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ditahan oleh polisi.

Belum lama ini, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin meminta umat Islam tidak menggelar aksi unjuk rasa lanjutan.

Menurut Din, saat ini masyarakat hanya perlu mengawal proses hukumnya. Namun, menurut Zaitun, itu bukan berarti MUI melarang aksi demonstrasi.

"MUI menganjurkan tidak demo dan tidak melarang juga, sedangkan Presiden tidak melarang demo, apalagi MUI," ujar Zaitun, Sabtu (19/11/2016), di Jakarta.

Zaitun memastikan bahwa aksi tersebut akan berlangsung sangat damai. Tema yang diusung adalah "Aksi Damai, Bersatu Berdoa untuk Negeri".

Menurut dia, aksi bukan lagi unjuk rasa dengan berjalan dari satu titik ke titik lain sambil menyampaikan pendapat. Aksi dilakukan dengan menggelar shalat Jumat bersama dan posisi imam berada di Bundaran Hotel Indonesia.

Sebelum shalat Jumat, doa bersama akan dilakukan di sepanjang Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin.

"Boleh saja selama unjuk rasa dilakukan damai, menuntut keadilan, dan dua juta rakyat ini merasa bahwa rasa keadilan belum terpenuhi. Oleh karena itu, akan unjuk rasa lagi," kata Zaitun.

Tempo hari, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) menyatakan akan menggelar aksi damai ketiga pada 2 Desember 2016.

Panglima Lapangan GNPF MUI sekaligus Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman mengatakan, aksi damai dilakukan karena Ahok belum ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama.

Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta peserta aksi 2 Desember 2016 nanti dibatasi. Tito mengaku kesulitan mengontrol aksi jika massa yang hadir terlalu banyak.

Menurut Tito, massa dapat terpicu provokasi jika ada pihak ketiga yang ingin aksi berbuntut kericuhan.

Peserta yang akan mengikuti demonstrasi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat yang tidak berunjuk rasa. Jangan sampai aksi tersebut mengganggu keamanan dan ketenteraman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com