Incar Komite Eksekutif, Indonesia Tak Ajukan Calon Presiden Interpol

NUSA DUA, KOMPAS.com - Kepala Biro Misi Internasional Divisi Hubungan Internasional Polri Brigjen Pol Johanis Asadoma mengatakan, Indonesia tidak mengajukan diri sebagai calon Presiden Interpol 2016-2020.

Presiden Interpol Mireille Ballestrazzi akan mengakhiri masa jabatannya tahun ini.

"Kami tidak mengajukan calon Presiden Interpol. Yang sudah santer beredar adalah Tiongkok akan mencalonkan calonnya untuk menjadi presiden," ujar Johanis, dalam konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) Bali, Selasa (8/11/2016) malam.

Johanis mengaku belum mendapatkan informasi apakah ada negara lain yang juga mengajukan diri.

Indonesia lebih mengincar posisi sebagai salah satu anggota komite eksekutif.

"Jadi ada 11 anggota komite eksekutif. Kami akan ajukan satu calon untuk komite eksekutif," kata Johanis.

Anggota yang diajukan tak tertutup hanya dari Polri.

Johanis mengatakan, bisa juga calon berasal dari lembaga penegak hukum lain seperti kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang diajukan.

Menurut dia, Indonesia bisa memperoleh sejumlah keuntungan jika berada dalam keanggotaan komite eksekutif.

Salah satunya yakni merancang rencana kerja Interpol.

"Dapur untuk mengelola semua program-program kerja Interpol itu ada di executive committee. Keuntungannya, kita bisa terlibat di situ, kita membawa nama bangsa Indonesia ke dunia internasional," kata Johanis.

Interpol merupakan organisasi terbesar kedua setelah Persatuan Bangsa Bangsa.

Jika ada perwakilan Indonesia di sana, kata dia, maka nama Indonesia akan dikenal di kancah internasional.

Tak hanya itu, Indonesia bisa lebih mudah melakukan koordinasi terkait misi negara sendiri.

"Dengan adanya personil kita di sana maka akan lebih cepat koordinasi dan implementasi di lapangan," kata dia.

Rencananya pemilihan presiden baru interpol akan dilakukan pada hari terakhir sidang, Kamis (10/11/2016).

Pada sidang hari kedua, Selasa kemarin, para delegasi mulai menyusun road map tahun 2020 dan action plan 2017-2020 untuk pengurus baru.