Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Seruan Panglima Lawan Gerakan Politisasi SARA Harus Dipatuhi Semua Prajurit TNI"

Kompas.com - 31/10/2016, 10:18 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris, mengapresiasi pernyataan panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo agar TNI menjadi garda terdepan untuk menghadapi kelompok-kelompok yang berupaya memecah belah kesatuan bangsa.

Seruan tersebut patut diikuti dan diimplementasikan semua prajurit TNI yang memegang teguh komitmen membela Pancasila serta keragaman dan kebinekaan Indonesia.

"Pernyataan Panglima TNI bahwa TNI tidak menoleransi gerakan-gerakan yang ingin memecah belah bangsa melalui politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) patut diberikan apresiasi dan didukung," kata Charles melalui keterangan tertulisnya, Senin (31/10/2016).

Netralitas TNI, kata Charles, juga diuji jelang pilkada serentak 2017.

Tentara diimbau tetap netral meski ada kerabatnya yang terlibat di tim sukses atau bahkan ikut serta jadi calon kepala daerah.

"Rakyat Indonesia menunggu apakah panglima Gatot bisa menyelesaikan reformasi di tubuh TNI dan membawa TNI menjadi institusi yang profesional," tutur politisi PDI Perjuangan itu.

Dikutip dari harian Kompas, Jenderal Gatot menyatakan dengan tegas bahwa TNI adalah garda terdepan dalam mengelola kebinekaan Indonesia. (Baca: TNI Garda Depan Penjaga Pancasila)

Setiap bentuk ancaman terhadap keutuhan bangsa yang berbineka ini akan dihadapi TNI.

"Presiden Joko Widodo memerintahkan TNI harus menjadi garda terdepan dalam mengelola dan menjaga Bhinneka Tunggal Ika. TNI tidak akan menoleransi gerakan-gerakan yang ingin memecah belah bangsa," kata Gatot di hadapan penonton konser Iwan Fals di Markas Grup 1 Komando Pasukan Khusus, Serang, Banten, Minggu (30/10/2016).

Gatot mengatakan, TNI berdiri di atas semua golongan, mengatasi kepentingan pribadi dan kelompok, serta mempersatukan ras, suku, dan agama.

TNI juga memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu, TNI selalu setia pada UUD 1945 dan Pancasila sebagai ideologi negara.

Presiden selaku panglima tertinggi, lanjut Gatot, juga memerintahkan TNI menempatkan diri sebagai perekat kemajemukan.

Kompas TV TNI AU Latihan Gempur "Musuh" di Natuna
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com