Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Pungli di Dephub Terlalu Kecil untuk Level Presiden"

Kompas.com - 15/10/2016, 12:07 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi mendukung adanya operasi pemberantasan pungutan liar sebagai upaya serius pemerintah untuk bersih-bersih.

Namun, kata dia, jangan sampai operasi ini hanya "panas" di awal. Jangan sampai, terbentuknya operasi ini hanya untuk pengalihan isu tertentu.

"Presiden turun tangan bagus, semoga bukan untuk pengalihan isu saja. Masyarakat sekarang cerdas, ada yang bilang ke saya 'ah palingan pengalihan isu'," ujar Aboe dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (15/10/2016).

Pasalnya, momentum dalam operasi tangkap tangan di Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu bertepatan setelah dilakukan rapat terbatas soal kebijakan hukum di Istana Negara.

Di sana, Presiden Jokowi mengingatkan untuk memberantas pungli di seluruh jajaran instansi negara.

Usai operasi tangkap tangan itu, Presiden kemudian membentuk Operasi Pemberantasan Pungli yang dikepalai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto.

"Ini serius berantas korupsi atau hanya pengalihan isu lalu besok hilang lagi? Karena ujug-ujug ditangkap setelah adanya imbauan 'stop pungli'," kata Aboe.

Menurut Aboe, kasus tangkap tangan di Kemenhub terlalu kecil untuk langsung direspons oleh Presiden.

Sementara selama ini praktik pungli sudah bukan lagi hal yang tabu, bahkan jumlahnya lebih besar daripada itu.

Aboe meminta Presiden sebaiknya juga memperhatikan hal yang jauh lebih besar yang masih tak terjangkau.

"Coba kalau BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) presiden turun, ngawal begitu. Kasus besar-besar. Ini yang kita inginkan," kata Aboe.

Kasus pungli ini, kata Aboe, seperti sudah membudaya dalam masyarakat. Banyak pihak yang tahu sama tahu, namun mendiamkan.

Pembuktiannya juga sulit karena lekat dengan keseharian.

Aboe menegaskan, kebiasaan tersebut tak boleh dibiarkan berlarut-larut.

"Banyak langkah untuk usaha pemberantasan pungli. Beri kemudahan ke publik untuk pelayanan, lalu pengawasan melekat ke aparat harus kuat," kata Aboe.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com