Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Raih Penghargaan Global Islamic Finance Leadership Awards 2016

Kompas.com - 29/09/2016, 20:43 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meraih penghargaan untuk kategori Global Islamic Finance Leadership Awards 2016 dalam acara Global Islamic Finance Awards (GIFA). Acara itu digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan EdBiz Consulting.

Penghargaan diberikan oleh peraih penghargaan kategori serupa pada 2015 lalu, yakni mantan Gubernur Bank Sentral Nigeria, Muhammadu Sanusi.

Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan bahwa status Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia merupakan potensi untuk mengembangkan ekonomi berbasis syariah.

"Hitung-hitungan saya, baru lima persen yang baru dikembangkan. Masih ada 95 persen lagi yang bisa kita kembangkan," ujar Jokowi.

Apalagi, pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi yang mendukung suburnya ekonomi syariah di tanah air. Misalnya telah diterbitkan UU Keuangan Syariah, UU Asuransi Syariah hingga pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).

"Dalam RPJMN 2014-2019, saya juga sangat memprioritaskan majunya ekonomi syariah," ujar Jokowi.

"Inilah peluang yang bisa kita ambil untuk memperkuat ekonomi syariah kita. Bisa di sektor keuangan, bisnis, perbankan, asuransi, pariwisata, industri, daging, kosmetik. Saya kira masih banyak lagi," lanjut dia.

Oleh sebab itu, Jokowi mengajak pelaku usaha yang hadir dalam acara itu untuk berinvestasi di sektor ekonomi syariah Indonesia.

"Saya persilakan Bapak Ibu mengambil peluang sebanyak-banyaknya di sini," ujar dia.

GIFA merupakan penghargaan bagi para pelaku di industri jasa keuangan yang dianggap sukses mengembangkan keuangan syariah berskala global. EdBiz Consulting sendiri selaku pendiri GIFA adalah perusahaan konsultan keuangan syariah skala internasional.

Selain Jokowi, sebanyak 63 pelaku usaha di sektor keuangan syariah berbagai negara juga meraih penghargaan atas sejumlah kategori.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Nasional
KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Nasional
Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Nasional
PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

Nasional
PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

Nasional
Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Nasional
Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Nasional
Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Nasional
Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Nasional
Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Nasional
Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Nasional
Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan 'Single Persecution' dalam Kasus Korupsi

Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan "Single Persecution" dalam Kasus Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com