Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ridwan Bae Minta Setya Novanto Kembali Jadi Ketua DPR

Kompas.com - 29/09/2016, 10:40 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Partai Golkar Ridwan Bae mengapresiasi langkah Mahkamah Kehormatan Dewan yang memulihkan nama mantan Ketua DPR, Setya Novanto.

Sebagai salah satu pihak yang mengajukan pemulihan nama baik itu, Ridwan mengaku belum puas.

Ia ingin agar Novanto yang kini menjabat Ketua Umum Golkar dikembalikan posisinya sebagai Ketua DPR.

"Sebagai wujud pemulihan nama baik Pak Setya Novanto, maka MKD wajib meminta kepada Partai Golkar agar Pak Setya Novanto kembali diusulkan Partai Golkar untuk menjadi Ketua DPR RI," kata Ridwan Bae, saat dihubungi, Kamis (29/9/2016).

Jika MKD tak mengusulkan Novanto menjadi Ketua DPR, lanjut Ridwan, maka rehabilitasi yang dilakukan tidak menyeluruh.

(Baca: MKD Pulihkan Nama Baik Setya Novanto di Kasus "Papa Minta Saham")

Pemulihan nama baik yang diputuskan MKD dinilainya hanya sekedar formalitas.

"Jangan lupa kita telah mempermalukan nama baik Pak Setya Novanto di mata nasional bahkan internasional," kata Ridwan Bae.

Pada akhir 2015 lalu, seluruh hakim MKD memutus Novanto bersalah atas pengaturan nama Presiden dan Wakil Presiden untuk meminta saham PT Freeport Indonesia.

Sebelum putusan diketok, Novanto mengajukan pengunduran diri dari posisinya sebagai Ketua DPR RI.

Belakangan, Novanto memenangkan gugatan di Mahkamah Konstitusi yang membuat rekaman percakapan dirinya di sidang MKD dianggap ilegal dan tak bisa menjadi barang bukti.

Sejumlah anggota Fraksi Golkar pun mengajukan pemulihan nama baik Novanto ke MKD dan dikabulkan.

Namun, Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa MKD hanya merehabilitasi nama baik Novanto, tidak mengembalikan jabatannya sebagai Ketua DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com