Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Terus Upayakan Pembebasan Sembilan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Kompas.com - 01/09/2016, 21:50 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Arrmanatha Nasir, mengatakan bahwa pemerintah masih terus mengupayakan pembebasan terhadap sembilan anak buah kapal (ABK) WNI yang disandera kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina.

Ia menjelaskan, kesembilan WNI disandera di lokasi yang berbeda.

"Saat ini masih ada sembilan yang masih ditahan di berbagai kelompok, mereka tidak satu kelompok. Karena kan diambilnya beda-beda. Jadi sekarang ini ada yang dua, tiga, tiga, dan satu," ujar Arrmanatha di Kantor Kemenlu, Kamis (1/9/2016).

Kemenlu, lanjut Arrmanatha, terus berupaya melakukan pembebasan dengan cara diplomasi. Crisis Center yang dipimpin Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam), Wiranto, juga terus menjalankan fungsinya.

(Baca: Dua Sandera yang Kabur dari Abu Sayyaf Sudah Tiba di Indonesia)

Selain itu, TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN) juga tak berhenti menjalankan operasi intelijen. Di sisi lain, perusahaan tempat para ABN bekerja pun terus berkomunikasi dengan kelompok penyandera.  

"Strategi ini saling melengkapi. Ada menhan, ada panglima TNI, ada juga BIN, ada Kapolri, jadi mereka selalu berkoordinasi langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya," kata dia.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto memastikan bahwa dua dari 11 warga negara Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina, berhasil melarikan diri. Dua WNI tersebut yakni bernama Sofyan dan Ismail.

Kompas TV Keluarga Berharap Sandera Abu Sayyaf Segera Dibebaskan

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com