Hadapi Tuntutan Jaksa, Damayanti Berharap Permohonan "Justice Collabolator" Dipertimbangkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/8/2016).

Damayanti merupakan terdakwa dalam kasus suap proyek di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Menghadapi tuntutan jaksa, Damayanti yang merupakan politisi PDI Perjuangan tersebut berharap agar jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan permohonan justice collabolator dalam membuat surat tuntutan.

Justice collabolator merupakan saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.

"Berharap kerja sama saya dengan KPK dihargai saja," ujar Damayanti, di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dalam persidangan pemeriksaan terdakwa, Damayanti mengatakan kepada jaksa bahwa surat pengajuan JC telah dikirim saat berkas penyidikan atas perkaranya dilimpahkan penyidik ke jaksa penuntut.

Saat itu, kata Damayanti, permohonan JC dikabulkan oleh pimpinan KPK.

"Saya kan malah memberikan informasi ke KPK. Saya berharap kooperatif saya dihargai," kata Damayanti.

Suap Rp 8,1 miliar

Damayanti Wisnu Putranti didakwa menerima suap sebesar Rp 8,1 miliar dari Direktur PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut didakwa secara bersama-sama dengan anggota Komisi V lainnya, Budi Supriyanto, dan dua orang stafnya, Dessy A Edwin dan Julia Prasetyarini.

Menurut Jaksa, pemberian uang tersebut untuk menggerakkan agar Damayanti mengusulkan kegiatan pelebaran Jalan Tehoru-Laimu, dan menggerakkan agar Budi Supriyanto mengusulkan pekerjaan rekonstruksi Jalan Werinama-Laimu di Maluku.

Kedua proyek tersebut diusulkan menggunakan program aspirasi anggota Komisi V DPR, dan diharapkan dapat masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tahun anggaran 2016.

Ada pun, proyek pembangunan jalan yang diusulkan Damayanti senilai Rp 41 miliar.

Sementara, proyek yang diusulkan Budi senilai Rp 50 miliar. Usulan proyek tersebut diinisiasi oleh Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary.

Amran menjanjikan kepada Damayanti, bahwa setiap anggota DPR akan mendapat fee atau komisi sebesar 6 persen dari setiap program aspirasi.

Namun, karena melibatkan Julia dan Dessy untuk mengurus fee bagi Budi Supriyanto, akhirnya disepakati bahwa fee yang akan diterima seluruhnya berjumlah 8 persen.