Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemimpin Tak Negarawan Perburuk Perilaku Rakyat

Kompas.com - 09/08/2016, 22:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS - Perilaku pemimpin yang tak negarawan ikut memperburuk perilaku rakyat dalam kehidupan bermasyarakat. Jika ini terus dibiarkan, imajinasi keindonesiaan dan cita-cita besar bangsa akan hilang. Rakyat akan frustrasi yang berujung pada kian seringnya konflik sosial terjadi.

Atas dasar itu, menjadi penting bagi para pemimpin negeri ini untuk memperbaiki perilakunya. Upaya memperbaiki hal-hal yang bisa mengubah perilaku masyarakat juga mesti mulai dilakukan.

Berdasarkan hasil jajak pendapat Kompas, sejumlah nilai luhur dan perilaku negarawan dalam kehidupan masyarakat mulai memudar. Salah satunya ditunjukkan oleh belum sepenuhnya sikap berani mengakui kesalahan, jujur, dan amanah, serta tunduk pada hukum menjadi karakter masyarakat (Kompas, 8/8/2016).

Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Arie Sudjito, Senin (8/8/2016), menilai, pemimpin dan wakil rakyat saat ini mengalami kedangkalan nalar dalam memimpin. Pemimpin yang seharusnya menjadi teladan gagal menjalankan perannya tersebut.

Pemimpin dan para wakil rakyat juga dinilai tidak memiliki daya refleksi atas problem yang sedang dihadapi bangsa. Mereka cenderung membuat kebijakan dan regulasi dengan tidak mendasarkan pada kepentingan rakyat, tetapi kepentingan pribadi atau kelompok.

Mereka tak sadar akan implikasi negatif dari kebijakan tersebut untuk rakyat. Selain itu, mereka pun merasa mandat yang telah diamanahkan rakyat tak terkontrol.

Ketiga faktor itu membuat rakyat putus harapan terhadap pemimpinnya. Akibatnya, rakyat pun kehilangan imajinasi tentang keindonesiaan dan cita-cita besar bangsa. Ditambah lagi, perilaku negarawan memudar dalam kehidupan bermasyarakat.

Mereka menjadi cenderung tidak jujur dan tidak tunduk pada aturan hukum. Jika ini terus dibiarkan, masyarakat bisa frustrasi. Dampaknya konflik sosial dan kekerasan akan kian sering terjadi.

Oleh karena itu, menurut Arie, penting bagi para pemimpin mengingat bahwa dirinya membawa mandat rakyat, memiliki tanggung jawab besar terhadap rakyat. Dengan demikian, kebijakan atau regulasi yang dibuat akan berorientasi pada kepentingan rakyat, berkeadilan.

”Di sisi lain, masyarakat jangan apatis. Harus mampu bersikap kritis sekaligus peduli. Kontrol terhadap pemimpin harus tetap dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan sikap kritis,” ujarnya.

Tanggung jawab partai

Pengamat politik Universitas Paramadina, Toto Sugiarto, mengatakan, partai politik berkontribusi besar dalam gagalnya pemimpin dan wakil rakyat menjadi teladan. Pasalnya, perekrutan yang dilakukan cenderung mengejar ambisi berkuasa dan mengabaikan praktik-praktik politik yang bermoral. Pendidikan politik pada calon-calon pemimpin juga kerap kali diabaikan.

Sementara itu, Guru Besar Sosiologi Universitas Indonesia (UI) Tamrin Amal Tomagola menyoroti memudarnya perilaku negarawan di kalangan masyarakat sebagai akibat perubahan sosial masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah-bawah yang naik ke kelas menengah-menengah. Ironisnya, hal ini tidak dibarengi dengan perubahan karakter.

”Mereka yang bisa meningkat ke kelas menengah-menengah, mengupayakan segala cara agar bisa keluar dari kelas menengah-bawah yang diimpit kemiskinan, sekalipun dengan melanggar aturan. Hukum jadi tidak dihormati. Akibatnya, saat berada di kelas menengah-menengah, mereka akan tetap dengan karakternya tersebut,” katanya.

Kondisi ini diperburuk dengan perilaku pemimpin ataupun wakil mereka di legislatif yang juga tidak menunjukkan sikap negarawan. Mereka, misalnya, korupsi atau menyalahgunakan kewenangan dan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

Nasional
KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Bea'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Bea"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com