Melalui Hukuman Mati, Pemerintah Dinilai Jadi Fasilitator Kekerasan di Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Sosiologi Robertus Robet berpendapat, penerapan hukuman mati justru mempertegas budaya kekerasan yang ada di masyarakat.

Menurut Robet, pemerintah telah menjadi fasilitator kekerasan bagi masyarakat dengan tetap menerapkan hukuman mati.

"Penerapan hukuman mati bisa mereproduksi kultur kekerasan yang ada di masyarakat. Dengan begitu maka pemerintah memainkan fungsi sebagai fasilitator kekerasan sosial," ujar Robet, saat dihubungi, Selasa (2/8/2016).

Robet menjelaskan, kebijakan eksekusi mati telah mengubah kekerasan struktural yang ada di masyarakat menjadi kekerasan yang bersifat hukum.

Artinya, hukuman mati merupakan bentuk legal dari kultur kekerasan di masyarakat.

"Kekerasan struktural diubah menjadi kekerasan legal dan difasilitasi oleh negara. Tidak diubah tapi justru malah dilegalkan melalui hukuman mati," ujar Robet.

Ia mengatakan, indikasi kekerasan di seluruh elemen masyarakat terlihat dari maraknya konflik horizontal yang belakangan terjadi. 

"Pernyataan mata ganti mata atau perusakan rumah ibadah itu kan keadilan jalanan," kata Robet.

Hal senada juga diungkapkan oleh peneliti hukum dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu.

Bagi Erasmus, hukuman mati merupakan bentuk dari judicial killing. Pemerintah dianggap melakukan pembunuhan atas nama keadilan yang dasarnya dinilai belum jelas.

Menurut dia, dengan melakukan eksekusi mati, pemerintah telah mengajarkan masyarakat menyalurkan emosinya dengan cara negatif.

"Hukuman mati mengajarkan kultur kekerasan kepada masyarakat. Model pidana seperti eksekusi mati, hukuman kebiri, dan cambuk diartikan negara sedang menggali kuburnya sendiri," ujar Erasmus saat ditemui di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/7/2016).

Erasmus menjelaskan, ketika negara menggunakan kekerasan, secara otomatis akan memengaruhi seluruh elemen masyarakat. 

"Logika masyarakat kita menjadi terombang-ambing. Logika itu jelas salah, menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah," ujar Erasmus.