Indonesia, Filipina, dan Malaysia Segera Rumuskan SOP Pengamanan Laut Sulu

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia, Malaysia dan Filipina akan segera merumuskan standard operating procedures (SOP) pengamanan di wilayah perairan Sulu.

Menteri Luar Negeri Retnno Marsudi mengatakan, Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu telah bertolak ke Bali, Senin (1/8/2016), untuk melaksanakan pertemuan trilateral dengan Menteri Pertahanan Malaysia dan Filipina membahas pola pengamanan perairan Sulu.

"Pak Menhan (tadi malam) ke Bali. Menyusul Menhan Malaysia dan Filipina terkait pertemuan trilateral yang dulu pernah dibahas di Yogyakarta," ujar Retno, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin malam.

"Presiden sudah kasih arahan, turunan dari apa yang sudah disepakati di Yogyakarta pada bulan Mei lalu. Presiden minta SOP itu segera diimplementasikan," lanjut dia.

Meski demikian, Retno enggan mengemukakan SOP pengamanan perairan apa saja yang dimaksud.

Secara umum, kata dia, salah satunya adalah tentang penetapan koridor perairan agar memudahkan militer ketiga negara mengamankan perairan tersebut dari ancaman perompak, pembajak dan penyandera bersenjata.

Sementara, soal penempatan militer di kapal niaga yang melintas di perairan itu, Retno tidak mengetahui pasti apakah akan menjadi salah satu SOP yang disepakati.

"Tapi ada beberapa ketentuan yang harus dipertimbangkan (jika tiga negara sepakat untuk menempatkan militer di kapal niaga). Misalnya IMO (International Maritime Organization), karena itu kapal niaga kan. Jadi banyak hukum internasional yang harus dipertimbangkan," ujar Retno.

"Saya tidak mau mendahului Menhan. Untuk lengkapnya, kita tunggu saja sampai Menhan balik," lanjut dia.

Retno membantah ada hambatan untuk merumuskan SOP pengamanan Laut Sulu tersebut.

Ia menjelaskan, membutuhkan waktu agar perspektif tiga negara dapat diformulasikan dalam sebuah SOP pengamanan yang efektif.