JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Golkar Idrus Marham meyakini tidak ada kader Golkar yang menyuap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi.
Hal tersebut disampaikan Idrus menanggapi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang kini tengah menyelidiki dugaan suap penanganan sengketa Partai Golkar pada Juli 2015 lalu.
"Sampai hari ini setelah kita cek baik pihak Ancol dan Bali semua beri konfirmasi kita berjalan baik sesuai aturan," kata Idrus di DPP Golkar, Jakarta, Selasa (26/7/2016).
(Baca: Pengacara Saipul Jamil Minta Penyidik KPK Usut Uang 700 Juta di Mobil Panitera)
Idrus mempersilakan KPK untuk mengusut dugaan suap terkait sengketa Golkar ini. Namun ia memastikan, apa pun hasil penyidikan yang dilakukan KPK, hal tersebut tidak akan mempengaruhi status Partai Golkar yang sudah bersatu melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa di Bali pada Mei 2016 lalu.
"Kami selama ini selalu menjaga betul jangan sampai proses hukum dinodai hal yang menyimpang," ucap Idrus.
Idrus pun menghimbau kepada seluruh kader Partai Golkar untuk tidak mempermasalahkan lagi rekonsiliasi partai Golkar meskipun kini muncul dugaan suap terkait penanganan sengketa dualisme kepemimpinan partai berlambang pohon beringin.
(Baca: KPK Duga Anggota DPR Sareh Wiyono Suap Panitera PN Jakut Rp 700 Juta)
"Seluruh masalah Partai Golkar sudah kita akhiri. Kalau sudah bagus-bagus begini ada yang mengungkit lagi kita ketawa-ketawa aja," ucap Idrus.
Seperti dikutip Tribunnrews, KPK tengah mendalami dugaan uang Rp 700 juta di mobil tersangka Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi. Uang tersebut diduga terkait pengurusan sengketa Partai Golkar pada Juli 2015 lalu.
Uang tersebut ditemukan penyidik KPK saat melakukan operasi tangkap tangan terhadap Rohadi.
Uang tersebut sebelumnya juga diduga berasal dari anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sareh Wiyono. Namun, hal ini dibantah kuasa hukum Rohadi yang menyatakan kliennya tak jadi meminjam uang dari Sareh.