Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhan Filipina Tak Bisa Hadir, Pertemuan Trilateral Batal

Kompas.com - 21/07/2016, 14:08 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, mengatakan bahwa rencana pertemuan antara Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dengan menteri pertahanan Malaysia dan Filipina batal digelar.

Pertemuan sedianya dilakukan pada Senin (21/7/2016), untuk menindaklanjuti pertemuan tiga negara yang digelar 5 Mei lalu, terkait rencana pengamanan wilayah perbatasan.

Arrmanatha menjelaskan, pertemuan batal digelar lantaran menteri pertahanan Filipina tidak dapat hadir.

"Memang dijadwalkan akan ada pertemuan menteri pertahanan pada tgl 21 hari ini, di Kuala Lumpur. Namun demikian informasi yang kami terima bahwa salah satu menteri Filipina tidak dapat hadir karena ada hal yang dilakukan di negaranya sehinga pertemuan tersebut batal untuk dilaksanakan dan menteri pertahanan kita pun tidak jadi ke sana," tutur Arrmanatha di Kantor Kemenlu, Jakarta Pusat, Kamis (21/7/2016).

Sebelumnya, Arrmanatha mengatakan, Filipina, Malaysia dan Indonesia dijadwalkan menggelar pertemuan yang diiwakili oleh menteri pertahanan masing-masing negara.

“Rencananya (pertemuan) baru akan dilaksanakan pada 21 Juli, pekan depan, Kamis-Jumat,” kata Arrmanatha di Kantor Kemenlu, Kamis (14/7/2016).

(baca: Panglima TNI Instruksikan Prajuritnya Bersiap Bebaskan Sandera WNI di Filipina)

Dalam pertemuan sebelumnya, sudah mulai disusun kerangka kerja serta standar operasional prosedur pengamanan. Kendati demikian, proses penyusunan itu hingga kini belum selesai.

“Kita harapkan bahwa ini bisa segera diselesaikan dalam waktu dekat,” kata dia.

Setidaknya, ada empat kerangka kerja yang mendapat perhatian dalam pertemuan sebelumnya, yaitu kerja sama patroli maritim, peran negara dalam mengamankan kapal yang melintasi wilayah perbatasan, berbagi informasi intelijen, serta membentuk hotline untuk komunikasi antara tiga angkatan laut yang mengamankan wilayah perbatasan.

(baca: Kemenlu Sebut 7 ABK WNI yang Disandera dalam Kondisi Baik tetapi Terkesan Kelelahan)

Saat ini masih ada sepuluh WNI yang berprofesi sebagai anak buah kapal yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina.

Penyanderaan pertama terjadi pada 20 Juni lalu terhadap tujuh ABK tugboat Charles 001 yang tengah melintas Perairan Sulu, Filipina Selatan.

Penyanderaan kedua terjadi pada 9 Juli lalu terhadap tiga ABK kapal pukat tunda Nomor LD/113/5/F di perairan Felda Sahabat, Tungku, Lahad Datu Sabah, Negara Bagian Malaysia.

Kompas TV Nasib Pembebasan 7 ABK Masih Belum Jelas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com