Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

WNI Berkali-kali Disandera di Luar Negeri, Perlukah Satgas Khusus Dibuat?

Kompas.com - 13/07/2016, 13:11 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan negosiator sandera, Inspektur Jenderal (Pol) Purnawirawan Benny Joshua Mamoto mengusulkan agar dibentuk satu satuan tugas khusus menangani penculikan dan penyanderaan warga negara Indonesia di luar negeri.

"Tugas desk itu memantau seluruh peristiwa penculikan dan penyanderaan di dunia. Harusnya kita membentuk itu," ujar Benny kepada Kompas.com, Rabu (13/7/2016).

Tujuan utama satuan tugas itu, yakni memonitor jika ada WNI yang menjadi korban penculikan atau penyanderaan di penjuru dunia. Selain itu, satgas khusus juga bertugas mempelajari seluk beluk penyanderaan agar pemerintah bisa bertindak tepat jika ada warga negaranya yang jadi korban.

"Tugas desk itu mantau berita. Ada penyanderaan di mana, penculikan di mana, pastikan ada WNI atau tidak," ujar Benny.

(Baca: Abu Sayyaf Kuasai Medan, TNI Diminta Pertimbangkan Kembali Operasi Militer)

"Selain itu, yang lebih penting adalah, jika ada situasi penculikan sekaligus penyanderaan, meski itu bukan WNI, desk itu harus aktif. Kirim email ke sana, mempelajari, bagaimana karakter si penyandera, bagaimana strategi pembebasannya. Ini yang penting," lanjut dia.

Dengan adanya satgas khusus tersebut, pemerintah Indonesia akan lebih aktif dalam mendalami sekaligus memerangi penculikan dan penyanderaan, khususnya yang bersifat transnasional.

"Dengan desk itu juga jaringan intelijen kita akan berkembang. Karena jika ada WNI yang disandera oleh kelompok tertentu, desk khusus pasti sudah punya jalurnya, ke mana ke mana saja harus bergerak," ujar Benny.

(Baca: Jokowi Telepon Presiden Filipina Terkait WNI yang Disandera)

Setelah ia berhasil membebaskan seorang dari tiga orang sandera dari Abu Sayyaf, 2005 silam, Benny yang saat itu masih bertugas di Interpol sudah merekomendasikan pembentukan satgas khusus itu ke Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Namun, hingga saat ini satgas itu belum juga terbentuk.

Benny sempat mendengar Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaian sempat memunculkan wacana pembentukan crisis center. Ia mengapresiasi wacana itu, namun alangkah baiknya jika bukan hanya sekadar crisis center yang dibentuk, melainkan kelompok tugas khusus mengurusi penculikan dan penyanderaan.

"Saya sarankan jangan sekedar crisis center. Desk khusus itu, juga bisa naik statusnya menjadi crisis center jika ada kejadian penyanderaan. Dan tidak perlu tinggi-tinggi yang bicara di media, cukup Kolonel atau Kombes saja," ujar Benny.

Kompas TV Ke-4 Kali Kasus WNI Disandera Perompak di 2016
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan Agar Anggaran Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan Agar Anggaran Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com