Ini Soal Kedaulatan Bung!

Oleh: M Subhan SD

Suhu perairan Natuna di Kepulauan Riau terasa panas. Lautnya sedang berombak besar walaupun belum musim angin barat.

Gara-garanya adalah ditangkapnya kapal Han Tan Cou-19038 milik nelayan Tiongkok oleh kapal perang KRI Imam Bonjol-383 karena mencuri ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Jumat (17/6).

KRI Imam Bonjol tak peduli ketika diintimidasi kapal penjaga pantai Tiongkok yang meminta kapal penangkap ikan itu dilepaskan. Hubungan Beijing-Jakarta pun menegang.

Kepulauan Natuna terletak agak menjorok keluar dari bentangan gugusan Nusantara. Berada di Laut Tiongkok Selatan, Natuna diapit jazirah Vietnam dan Malaysia. Namun, Natuna adalah batas utara wilayah kedaulatan RI.

Berbeda dengan kawasan Kepulauan Spratly dan Paracel yang letaknya lebih jauh ke utara lagi, yang sejak lama menjadi titik api (flash point).

Kawasan kaya sumber daya alam itu dipersengketakan enam negara: Tiongkok, Vietnam, Filipina, Taiwan, Malaysia, dan Brunei. Mungkinkah Indonesia ditarik-tarik ke titik sengketa baru?

Sekarang ini, sebetulnya hubungan Tiongkok-Indonesia sedang mesra. Presiden Joko Widodo lebih senang menjalin kerja sama ekonomi dengan negara Tirai Bambu itu.

Contohnya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dipegang Tiongkok, mengalahkan investor Jepang yang selama ini punya hubungan panjang dengan Indonesia.

Kemajuan ekonomi Tiongkok memang berkibar setelah reformasi pada era Deng Xiao Ping akhir dekade 1970-an. Walaupun hubungan dengan Tiongkok memasuki masa-masa mesra, Indonesia tentu saja tidak bisa didikte, apalagi ditaklukkan.

Presiden Jokowi malah terbang ke Natuna pasca insiden penangkapan kapal itu. Sebagai kepala negara, Jokowi merepresentasikan kehadiran negara.

Sebagai presiden, menunjukkan reaksi cepat Jokowi dalam menakhodai negeri ini, misalnya langsung menggelar rapat dengan para menteri dan Panglima TNI di KRI Imam Bonjol.

Sebagai Panglima Tertinggi TNI, kehadiran Jokowi menunjukkan tak gentar menghadapi ancaman senjata apa pun, termasuk menguatkan semangat dan percaya diri tentara.

Tiongkok sebetulnya terlalu usang menggunakan dasar traditional fishing ground. Jika dibenarkan, garis tersebut telah mencaplok semua wilayah perairan negara-negara lain di tepi Laut Tiongkok Selatan yang diakui UNCLOS 1982.

Tidak heran, semua negara itu marah kepada Tiongkok. Lagi pula, Indonesia yang dikenal sebagai bangsa bahari juga tidak mengklaim, misalnya pantai utara Australia atau perairan Madagaskar di Afrika sebagai jalur pencarian ikan dan kerang nelayan Indonesia.

Bukankah imperium Sriwijaya dan Majapahit adalah penguasa-penguasa bahari?