Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rizal Ramli Rela Anggaran Kemenko Kemaritiman Dipangkas hingga Rp 85 Miliar

Kompas.com - 13/06/2016, 15:26 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengaku rela jika anggaran di kementerian yang dia pimpin dipangkas pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.

Hal itu disampaikannya saat mengikuti Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2016).

"Kementerian saya ini yang paling besar pemotongannya dibandingkan kementerian lain, tapi enggak apa-apa, saya rela dan siap kalau harus dipotong," ujar Rizal yang langsung disambut tawa peserta rapat saat mengikuti Rapat Kerja bersama Banggar DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2016).

(Baca: Politisi Golkar: Kredibilitas Jokowi Bisa Jatuh jika Terus Pangkas Dana Anggaran)

Anggaran Kemenko Kemaritiman mengalami pemangkasan sebanyak Rp 85 miliar. Sehingga anggaran yang diajukan di APBN-P 2016 menjadi Rp 414 miliar.

Pemotongan itu pun akhirnya langsung disetujui Banggar DPR. Rizal menambahkan di sepanjang tahun ini, Kemenko Kemaritiman telah menjalankan sejumlah program penting yang akan tetap dipertahankan meski mengalami pemangkasan anggaran.

"Beberapa program penting yang telah dilakukan adalah memberangkatkan anak-anak muda dalam program yang meningkatkan kecintaan kepada maritim, itu keliling laut dengan kapal, dan evaluasinya positif," ujar dia.

Disamping itu Rizal mengatakan Kemenko Kemaritiman akan terus melakukan koordinasi dan pengendalian dengan mitra kerjanya di kementerian terkait.

"Jadi meskipun anggaran berkurang kami tetap akan mengoptimalkan yang ada untuk mencapai target kinerja. Karena Indonesia saat ini bertekad untuk menjadi negara poros maritim," lanjut dia.

(Baca: Komisi II: APBN-P 2016 Paling Aneh)

Seperti diketahui, beberapa kementerian dan lembaga diusulkan untuk mengalami pemotongan anggaran. Pemotongan itu sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2016 tentang langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp 50 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp 2.095,7 triliun.

Kompas TV Sinergi Perencanaan & Penerapan Anggaran

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com