Insiden "Komisi Perlindungan Korupsi", Dirjen Politik Kemendagri Akui Kontrol Pengurusan Surat Lemah

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo mengakui, ada kelemahan dalam hal kontrol pengurusan surat.

Hal ini terkait adanya kesalahan penulisan pada surat yang ditujukan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada surat itu tertulis "Komisi Perlindungan Korupsi". Pegawai yang membuat surat itu berinisial AF dan baru bekerja selama 3 bulan di bawah Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri sebagai staf umum.

Soedarmo mengatakan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

Menurut Soedarmo, AF sebenarnya bukan petugas yang khusus membuat undangan. Ada satuan kerja lain yang mengurusnya. Akan tetapi, karena kewalahan, satuan kerja itu meminta bantuan bagian lain, termasuk Adi.

Soedarmo mengakui, ada kontrol yang lemah dalam hal ini. AF sendiri telah dipecat pada hari ini, Kamis (9/6/2016).

"Yang di atas-atasnya juga akan kami kasih sanksi, sesuai tingkatan masing-masing," ujar Soedarmo, di Kemendagri, Jakarta, Kamis. 

Ia yakin, insiden salah tulis itu murni kelalaian atau "human error".

"Ini benar human error, tidak ada kesengajaan," ujar dia.

Sebelumnya, terjadi insiden salah ketik pada surat Kemendagri yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam surat itu, kepanjangan singkatan KPK tidak ditulis sebagaimana seharusnya, tetapi menjadi "Komisi Perlindungan Korupsi".

Surat tersebut diterima KPK pada 7 Juni lalu. Dari foto yang tersebar viral, kesalahan penulisan kepanjangan dari singkatan itu terlihat pada amplop surat tersebut.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, insiden itu membuat malu instansinya.

Ia mengklaim, selama ini tidak pernah ada kesalahan yang dilakukan Kemendagri di dalam menuliskan alamat surat yang ditujukan.

"Baru semalam saya mencari tahu langsung kebenarannya dan benar ada sabotase dr dalam. #InsidenSurat," ungkap Tjahjo.

"Saya memerintahkan kepada Sekjen dan Dirjen Politik, pegawai tersebut harus segera di BAP, dan hari ini segera dipecat tidak hormat," lanjut dia.