Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Minta Kominfo Lebih Aktif Blokir Situs Porno

Kompas.com - 27/05/2016, 15:34 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri meminta Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk ikut berperan dalam penanganan kekerasan seksual dan anak.

Polri pun meminta agar Kemenkominfo memblokir sejumlah situs porno yang masih dapat diakses dengan mudah.

"Kami berharap Kemenkominfo memberi perhatian lebih terhadap konten-konten yang tidak cocok pada generasi muda," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (27/5/2016).

Boy tak memungkiri bahwa penggunaan telepon pintar saat ini sangat masif. Bahkan, pengunaan telepon pintar sudah merambah pada anak-anak. 

Karena itu, peran Kemenkominfo juga sangat penting dalam pencegahan tindak kekerasan seksual. Pasalnya, penggunaan telepon pintar memungkinkan berbagai konten negatif langsung didapat.

"Tidak dapat dipungkiri, sekarang anak-anak usia 5 sampai 6 tahun sudah bisa main internet. Perkembangan informasi dalam era digital harus dicermati dengan positif, bahkan anak-anak sekarang hampir semua memiliki gadget," tutur Boy.

Selain itu, Boy berharap, pendidikan yang layak juga terjadi secara merata hingga ke seluruh wilayah. Untuk mewujudkan itu, perlu peran aktif dan perhatian serius dari setiap elemen masyarakat.

"Kami ingin dari desa hingga kampung-kampung di daerah yang aspek pendidikannya belum seberuntung di kota besar harus mendapatkan pendidikan yang sesuai akhlak untuk tumbuh kembang," kata Boy.

"Mulai dari RT sampai Kepala Desa harus konsern beri perhatian kepada anak-anak. Undang-undang bukan perlindungan suatu organisasi tetapi juga mewakili negara setiap individu," tuturnya.

Kompas TV Polisi Amankan Tersangka Penjual DVD Porno
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com