Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Seleksi Guru Harus Lebih Ketat

Kompas.com - 27/05/2016, 15:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, seleksi guru harus lebih ketat dibandingkan seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) lainnya. Pasalnya, tugas guru berat, yakni mencerdaskan bangsa.

"Guru itu tugasnya mencerdaskan bangsa, maka guru harus lebih cerdas dari siswa. Oleh karena itu, ujian guru harus lebih ketat dibandingkan lainnya," ujar Jusuf Kalla dalam seminar yang diselenggarakan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Jakarta, Jumat (27/5/2016), seperti dikutip Antara.

Wapres menambahkan, karena beratnya tugas guru, maka guru honorer tidak bisa langsung diangkat menjadi guru PNS. Harus melalui pola seleksi.

"Demi mutu pendidikan, kita tidak bisa langsung angkat guru honorer sebagai PNS. Kalau langsung diangkat, nanti Pemda merekrut banyak guru honorer dan kemudian mengangkatnya jadi PNS tanpa memperhatikan mutu," papar dia.

Menurut dia, guru bukan seperti halnya Satpol PP yang tugasnya lebih banyak melakukan penertiban.

"Guru bukan seperti Satpol PP yang asal tegak saja. Tapi mencerdaskan bangsa," katanya.

Wapres menambahkan, guru harus terus belajar dan tidak puas dengan ilmu yang sudah ada pada dirinya.

Permasalahan guru, lanjut dia, bukan terletak pada jumlah guru, tapi sistem penyaluran yang tidak merata. Imbasnya guru menumpuk di perkotaan, namun di desa mengalami kekurangan.

"Kami sedang memikirkan distribusi guru itu bisa lintas provinsi. Sehingga kami bisa lebih mudah menyelesaikan permasalahan guru," ucap Wapres.

Sekjen Kemdikbud, Didik Suhardi, mengatakan, salah satu jalan keluar dari permasalahan guru yang tidak merata adalah melalui program Guru Garis Depan.

Program tersebut mengirimkan guru-guru terbaik untuk ditempatkan di sejumlah daerah terpencil, tertinggal, dan terluar.

Kompas TV Nasib Guru Honorer, Potret Buram Pendidikan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com