Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemuda Muhammadiyah: Kerja Densus 88 Berpotensi Lahirkan Radikalisme Baru

Kompas.com - 22/04/2016, 16:48 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menilai, upaya penanggulangan terorisme oleh Densus 88 Antiteror Polri tidak menangkal terorisme atau deradikalisme di Indonesia.

"Kami menganggap cara kerja Densus 88 justru berpotensi melahirkan radikalisme baru," kata Dahnil di Jakarta, Jumat (22/4/2016).

Dahnil menduga, hal ini disebabkan oleh tidak adanya kejelasan pengawasaan terhadap cara kerja Densus 88. (baca: Ini Gambaran Polri Terkait Perkelahian Siyono dengan Anggota Densus 88)

"Ini yang menjadi perhatian kami. Harus ada evaluasi mendasar terhadap cara kerja Densus. Karena akuntabilitas pengawasan terhadap Densus itu tidak jelas," ucap Dahnil.

Dahnil menyebutkan, sebanyak 121 orang yang diduga teroris mati tanpa mendapat penjelasan penyebab kematian. (Baca: Ini Alasan Densus 88 Tangkap Siyono...)

"Satu-satunya keluarga Siyono yang berani menuntut. Kita sepakat penanganan terorisme ini harus dilakukan dengan cara yang manusiawi. Jangan sampai Densus menjadi kelompok teror baru terutama bagi kelompok tertentu," kata dia.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Tito Karnavian sebelumnya meminta masyarakat tidak menyudutkan Densus 88 atas kematian terduga teroris asal Klaten, Siyono.

(baca: Kepala BNPT: Densus 88 Berjuang Demi NKRI, Tolong Jangan Dipojokkan)

Ia menegaskan, kerja anggota Densus 88 semata-mata demi menumpas terorisme di Indonesia.

"Mereka berjuang demi NKRI, tolong mereka jangan terlalu dipojokkan. Lihat permasalahan dengan objektif. Terorisme ancaman bagi kita semua," ujar Tito.

Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengatakan, pihaknya melakukan pembenahan dalam proses penangkapan terduga teroris setelah terjadinya kasus kematian Siyono.

(baca: Berkaca Kasus Siyono, Anggota Densus 88 Akan "Ditempel" Propam)

Nantinya, anggota Densus 88 yang hendak menangkap terduga teroris akan didampingi oleh anggota Divisi Profesi dan Keamanan Polri untuk memastikan prosedur yang benar.

Anggota Divisi Propam nantinya akan mengawasi proses penangkapan hingga penyidikan yang dilakukan Densus 88.

Dengan demikian, diharapkan hingga pengembangan kasus dapat berjalan sesuai prosedur.

"Di manapun juga setiap penangkapan, sejak itu dilaporkan, kita akan menerjunkan tim untuk memantau," kata Badrodin.

Kompas TV Anggota Densus Salah Lakukan Prosedur?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com