Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Calon Ketum Golkar Wajib Serahkan Laporan Pajak dan Laporan Harta Kekayaan

Kompas.com - 13/04/2016, 21:30 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar dipastikan akan diundur pelaksanaanya. Kendati demikian, sejumlah persiapan tetap dilakukan termasuk menyusun persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap kandidat.

Ketua Steering Committee (SC) Munaslub Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, setidaknya ada sembilan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap kandidat.

Persyaratan yang telah disepakati di dalam rapat SC itu akan dimintakan persetujuannya di dalam rapat pleno mendatang.

Secara umum, ia mengatakan, setiap calon haruslah sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, mereka juga diwajibkan untuk bebas dari pengaruh narkoba.

(Baca: Munaslub Partai Golkar Diundur )

"Kemudian, menyerahkan laporan pajak terakhir dan menyerahkan laporan harta kekayaan baik bagi calon yang berasal dari pejabat negara maupun yang tidak," kata Nurdin di Kantor DPP Partai Golkar, Rabu (13/4/2016).

Berikutnya, setiap kandidat harus aktif setidaknya lima tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai lain. Di samping pula memenuhi asas PDLT yakni prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela.

"Kandidat juga diwajibkan menandatangani pernyataan yang dibuat steering committee," ujar dia.

Adapun pernyataan yang ditandatangani meliputi pernyataan komitmen dan loyal kepada Partai Golkar, komitmen untuk siap bersaing secara sehat, komitmen siap kalah dan siap menang, serta komitmen untuk tidak akan melakukan politik transaksional dalam bentuk uang atau benda lainnya.

(Baca: Muncul Usulan Setoran hingga Rp 20 Miliar bagi Calon Ketum Golkar)

Komitmen lain yang juga perlu ditandatangani yakni komitmen tidak akan membuat partai baru atau pindah ke partai lain, komitmen untuk siap mengikuti aturan, komitmen siap untuk bertanggung jawab atas pembiayaan munaslub, serta komitmen untuk menyerahkan pokok pikiran dalam rangka membangun Golkar.

"Juga komitmen siap untuk siap didiskualifikasi jika ternyata melakukan politik uang dan benda lainnya," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PP Tapera Diteken, Pendapatan Pegawai Negeri, Swasta, dan 'Freelance' Akan Dipotong 3 Persen

PP Tapera Diteken, Pendapatan Pegawai Negeri, Swasta, dan "Freelance" Akan Dipotong 3 Persen

Nasional
Buka Peluang Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Nasdem: Komunikasi Kami Bagus

Buka Peluang Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Nasdem: Komunikasi Kami Bagus

Nasional
Pilkada Serentak 2024, Keamanan Papua Jadi Perhatian Khusus

Pilkada Serentak 2024, Keamanan Papua Jadi Perhatian Khusus

Nasional
Dirut Pertamina Sampaikan 2 Strategi untuk Capai Komunitas Ekonomi ASEAN

Dirut Pertamina Sampaikan 2 Strategi untuk Capai Komunitas Ekonomi ASEAN

Nasional
Nasdem Beri Surat Rekomendasi ke 6 Kader Ikut Pilkada, Ada di Papua dan Bangka Barat

Nasdem Beri Surat Rekomendasi ke 6 Kader Ikut Pilkada, Ada di Papua dan Bangka Barat

Nasional
Wamenkeu Sebut Indonesia Mulai Berproses Jadi Anggota Penuh OECD

Wamenkeu Sebut Indonesia Mulai Berproses Jadi Anggota Penuh OECD

Nasional
Baru 19 Persen Daerah Masuk Kemarau, BMKG Ingatkan Potensi Kering dan Banjir Bandang Sekaligus

Baru 19 Persen Daerah Masuk Kemarau, BMKG Ingatkan Potensi Kering dan Banjir Bandang Sekaligus

Nasional
Menko Polhukam: Mendekati Pilkada, Eskalasi Kerawanan Sedang hingga Tinggi

Menko Polhukam: Mendekati Pilkada, Eskalasi Kerawanan Sedang hingga Tinggi

Nasional
Caleg PKS Diduga Selundupkan 70 Kg Sabu, Polisi Usut Dugaan Uang Mengalir ke Partai

Caleg PKS Diduga Selundupkan 70 Kg Sabu, Polisi Usut Dugaan Uang Mengalir ke Partai

Nasional
Kapolri dan Kejagung Diminta Jelaskan Isu Jampidsus Dibuntuti, Tak Cuma Pamer Keakraban

Kapolri dan Kejagung Diminta Jelaskan Isu Jampidsus Dibuntuti, Tak Cuma Pamer Keakraban

Nasional
Soal Densus 88 Buntuti Jampidsus, Menko Polhukam: Kapolri dan Jaksa Agung Menghadap Jokowi

Soal Densus 88 Buntuti Jampidsus, Menko Polhukam: Kapolri dan Jaksa Agung Menghadap Jokowi

Nasional
KPK Pastikan Akan Banding Putusan Sela Perkara Gazalba Saleh

KPK Pastikan Akan Banding Putusan Sela Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Membaca Sikap Politik PDI Perjuangan

Membaca Sikap Politik PDI Perjuangan

Nasional
Bukan Anies, Nasdem Kini Utamakan Usung Kader Sendiri pada Pilkada Jakarta

Bukan Anies, Nasdem Kini Utamakan Usung Kader Sendiri pada Pilkada Jakarta

Nasional
Achsanul Qosasi Klaim Tak Kondisikan Temuan BPK di Proyek BTS 4G

Achsanul Qosasi Klaim Tak Kondisikan Temuan BPK di Proyek BTS 4G

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com