Marwan Jafar Bantah Adanya Politisasi dalam Rekrutmen Pendamping Desa

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar membantah ada unsur politis di balik rekrutmen pendamping desa. Ia menyebut tudingan tersebut sebagai hal yang serius.

"Isu soal politisasi itu apa? Ini tuduhan yang luar biasa," kata Marwan di Jakarta, Minggu (10/4/2016).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu mengatakan, Kemendes melakukan seleksi pendampingan desa secara terbuka. Mekanisme seleksi hingga hasilnya pun dibuka lewat website Kemendes.

"Tuduhan politisasi sama sekali tidak betul dan tidak benar. Memang saya dari PKB, ya kenapa?" kata Marwan.

Dalam seleksi ini, kata Marwan, Kemendes hanya menentukan bagaimana mekanisme seleksi. Selebihnya diserahkan kepada pemerintah provinsi untuk menentukan siapa saja yang lolos. Pendaftaran pun langsung diserahkan urusannya ke daerah.

"Kami hanya membuat panduannya. Seleksi juga terbuka, malah disebut politisasi," kata Marwan.

Untuk pendamping desa selama ini, Kemendes menggunakan jasa eks peserta Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, yang sudah tidak aktif lagi sejak masih berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri.

PNPM dihapuskan sejak Desember 2014 dan pesertanya dikontrak sebagai pendamping desa oleh Kemendes pada Juli 2015. Kontrak tersebut akan habis pada Mei 2016, sehingga Kemendes melakukan seleksi pendamping desa.

Rekrutmen itu dipermasalahkan, Sebagian eks anggota PNPM menuntut Kemendes memperpanjang kontrak mereka lima tahun lagi tanpa mengikuti seleksi.

"Anarkis ini, memaksakan kehendak. Maunya ditetapkan lima tahun," kata Marwan.

Menurut dia, 30 persen dari eks peserta PNPM ikut seleksi dan lolos jadi pendamping desa. Marwan mengatakan, jika masih ingin jadi pendamping desa, maka peserta PNPM lain juga ikut seleksi tahap berikutnya.

(Baca Ingin Jadi Pendamping Desa, Eks PNPM Diminta Taat Aturan)