Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Agama Terima Anugerah Saptawikrama untuk Ayahnya

Kompas.com - 25/03/2016, 17:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga seni dan budaya di Nahdlotul Ulama, Lesbumi NU, mengumumkan penghargaan Anugerah Saptawikrama kepada 5 tokoh dalam rangkaian acara Harlah ke 54 Lesbumi PBNU di Galeri Indonesia Kaya, Grand Indonesia, Jakarta, Kamis (24/3/2016.

Anugerah Saptawikrama untuk mendiang KH Saifuddin Zuhri, menteri agama di era Presiden Soekarno, diterima langsung oleh putranya, KH Lukman Hakim Saifuddin yang kini menjabat Menteri Agama RI di era Presiden Jokowi.

Sedangkan Anugerah Saptawikrama untuk mendiang H Usmar Ismail diterima oleh putra sulungnya, Nuredin Ismail, dan Anugerah Saptawikrama untuk mendiang H Asrul Sani diterima oleh istrinya, Mutiara Sani.

Anugerah Saptawikrama juga akan disampaikan kepada keluarga dua penerima lainnya yang berhalangan hadir, yaitu keluarga mendiang KH Wahab Chasbullah dan mendiang H Djamaluddin Malik.

"Ide awal perlu didirikannya lembaga seni dan budaya di tubuh NU berasal dari Kiai Wahab Chasbullah dan Kiai Saifuddin Zuhri. Lalu, diwujudkan oleh tiga serangkai pendiri Lesbumi yakni Djamaluddin Malik, Asrul Sani, dan Usmar Ismail," ujar Ketua Umum Lesbumi PBNU KH Agus Sunyoto dalam pernyataannya.

Menurut Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Harlah ke 54 Lesbumi PBNU Candra Malik, Anugerah Saptawikrama adalah apresiasi tertinggi Lesbumi PBNU terhadap Insan Negeri Tercinta yang berkhidmat dan berkiprah dalam merawat dan mengembangkan kesenian dan kebudayaan yang mengukuhkan ciri khas, karakter, identitas, dan akar tradisi Nusantara yang - mengutip pidato Menteri Agama RI, KH Lukman Hakim Saifuddin - berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan dengan agama, dalam hal ini Islam.

Lebih lanjut ia menyatakan, Pribumisasi Islam, yang dicetuskan oleh KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang kemudian dikukuhkan dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Jombang pada Agustus 2015 sebagai Islam Nusantara, pada akhirnya dimatangkan oleh Lesbumi PBNU dengan melahirkan Tujuh Strategi Kebudayaan Islam Nusantara atau yang lebih dikenal dengan sebutan Saptawikrama (Al Qowa'id As-Sab'ah), dalam Rakernas Lesbumi PBNU pada akhir Januari 2016.

"Kini, seluruh ikhtiar keislaman-kebangsaan itu kembali kepada setiap anak bangsa Nusantara, khususnya Muslimin, lebih khususnya Nahdliyin. Dalam mempertahankan jatidiri sebagai seorang Indonesia yang muslim, Saptawikrama dapat dijadikan sebagai rujukan, bahkan pegangan," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Agama RI KH Lukman Hakim Saifuddin juga menerima Piagam Saptawikrama yang menandai diterimanya Islam Nusantara secara resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai rekomendasi Lesbumi Nahdlatul Ulama untuk menjaga dan mempertahankan ke-Indonesia-an kita.

Lesbumi didirikan oleh Nahdlatul Ulama di Bandung, Jawa Barat, pada 28 Maret 1962 dan dibidani oleh tiga serangkai Djamaluddin Malik, Asrul Sani, dan Usmar Ismail.

Ketua Dewan Penasihat Kebudayaan Lesbumi PBNU, KH Mustofa Bisri, menilai bahwa saat ini Lesbumi memasuki masa kebangkitan setelah mati suri di era Orde Baru.

"Lesbumi sebagai lembaga kesenian dan kebudayaan Nahdlatul Ulama diharapkan bisa menampilkan ciri Nahdlatul Ulama yang penuh kasih sayang, tidak menyebarkan kebencian, meneduhkan, tidak meresahkan, dengan kesenian dan kebudayaan yang luhur seperti pernah dicontohkan oleh pendahulu-pendahulunya," ungkap Gus Mus, sapaan akrab mantan Rais Aam PBNU ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com