Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi I Minta Peningkatan Pengawasan di Wilayah ZEE

Kompas.com - 22/03/2016, 07:09 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI Angkatan Laut dan Kementerian Kelautan dan Perikanan diminta meningkatkan operasi pengamanan di wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang terdapat di seluruh wilayah Tanah Air.

Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya mengatakan, peningkatan pengawasan perlu dilakukan menyusul aksi pencurian ikan yang dilakukan kapal China yang berakhir terjadinya insiden di Perairan Natuna. (Baca: Penangkapan Pencuri Ikan di Natuna "Diganggu" Kapal China)

Menurut dua, bukan kali ini saja kapal penangkap ikan asal China berulah di Indonesia.

"Beberapa kali kapal-kapal China lolos dari jerat hukum di Indonesia, termasuk yang paling baru di laut Maluku," kata dia, melalui pesan singkat, Selasa (22/3/2016).

Insiden di Natuna berawal ketika kapal penjaga pantai China melakukan perlawanan terhadap KP Hiu 11 milik KKP.

Saat itu, KP Hiu 11 sedang menarik KM Kway Fey yang disinyalir melakukan pencurian ikan. Kapal aparat China itu menabrak Kway Fey.

Dugaannya adalah agar kapal ikan asal China itu tidak bisa dibawa ke daratan Indonesia.

Untuk menghindari konflik, petugas KKP meninggalkan Kway Fey dan kembali ke KP Hiu 11 dan hanya berhasil membawa delapan ABK.

Tantowi menilai, adanya perlawanan yang dilakukan aparat China itu menunjukkan jika upaya pencurian ikan yang dilakukan kapal China selama ini dilindungi pemerintah mereka.

Selain itu, China juga merasa terganggu dengan ketegasan Indonesia terhadap pencuri ikan.

"Semangat KKP dan TNI AL untuk menjaga setiap jengkal wilayah perairan kita dari berbagai pencurian tidak boleh kendor.  Kegiatan patroli di lautan ZEE harus ditingkatkan agar eksistensi kita kelihatan," kata dia.

Tantowi mendukung langkah pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri yang telah melayangkan nota protes kepada Pemerintah China.

Dalam nota diplomatik itu, Indonesia memprotes tiga pelanggaran yang dilakukan China. 

"Insiden tersebut hendaknya dijadikan kajian mendalam bagi Pemerintah Jokowi bahwa Pemerintah China yang katanya ingin menjadikan kita sahabat baik, ternyata tidak menghargai kedaulatan kita. Kalau tidak direspon, mereka tidak minat bangun hubungan yang saling menghormati dan menghargai," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com