Kampanye ke Daerah, Airlangga Terima Aduan soal Mahar Politik Saat Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartato mengaku mendapat pengaduan dari kader di daerah mengenai mahar politik. Informasi itu diterima Airlanga saat berkampanye ke Riau pada Jumat (18/2/2016).

Airlangga mengaku miris dengan pengakuan beberapa anggota DPD Riau yang mengungkapkan mahalnya mahar, terutama untuk maju pilkada.

Dalam pilkada serentak 2015 lalu misalnya, ada permintaan mahar mencapai Rp 500 juta per kursi. Jika Partai Golkar memiliki 10 kursi di DPRD, maka total mahar mencapai Rp 5 miliar.

"Ini kan luar biasa. Ke depan, kita akan berikan desentralisasi. Tidak ada mahar politik. Saya jamin itu. Saya akan serahkan ke daerah untuk mengatur," kata Airlangga saat dihubungi, Minggu (20/3/2016).

Dia melihat, mahar politik ini yang membuat partai hancur karena para kader tidak memiliki basis ideologi kuat, tetapi lebih bersifat pragmatis.

Akibatnya, kader Golkar hanya mengejar uang, bukan pembangunan partai secara profesional sehingga sesuai kebutuhan masyarakat.

"Politik mahar itu merusak," kata Anggota Komisi XI DPR ini.

Selain berjanji memberantas politik uang, Airlangga juga bertekad merangkul semua kader Golkar yang tercerai-berai.

Semua yang dibuang karena konflik selama satu tahun terakhir ini, akan kembali diajak bergabung untuk membesarkan Golkar.

"Tidak ada kader yang ditinggalkan. Yang dari luar saja kita angkut, apalagi kader sendiri. Semua saya ajak kembali," ujarnya.