Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Minta Pengusaha Tionghoa Bantu Pemerintah Tekan Kesenjangan

Kompas.com - 28/02/2016, 21:16 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta warga Indonesia keturunan Tionghoa, khususnya yang menjadi pengusaha besar, untuk membantu pemerintah menekan kesenjangan sosial. JK ingin pengusaha Tionghoa tetap konsisten berbisnis sekaligus menyerap tenaga kerja di Indonesia.

"Kita tidak bisa berharap pada negara lain, karena terkadang negara lain lebih sulit dari kita," kata JK, dalam perayaan Cap Go Meh bersama di Hall D Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, Minggu (28/2/2016).

Ia menuturkan, pengusaha Tionghoa memiliki banyak kesempatan untuk membuktikan baktinya pada Indonesia. Menurut JK, kecintaan pada bangsa Indonesia tidak cukup melalui kata, tetapi perlu diwujudkan konkret dengan perilaku.

Langkah menekan kesenjangan salah satunya adalah dengan sebanyak-banyaknya membuka lapangan pekerjaan. Dengan lapangan pekerjaan, maka masyarakat golongan tidak mampu akan naik ke level mampu atau menengah.

Selain membuka lapangan pekerjaan, kata JK, pengusaha Tionghoa juga ia harapkan taat pajak.

Selanjutnya, JK meminta pengusah Tionghoa untuk lebih percaya menyimpan uangnya di Indonesia.

"Berbuatlah yang baik untuk bangsa ini. Jangan menggali bangsa, menggali, hasilnya disimpan (di luar negeri). Itu bukan semangat membangun bangsa," ungkapnya.

Perayaan Cap Go Meh 2016 dihadiri sejumlah menteri, pimpinan MPR, perwakilan duta besar negara sahabat, dan sekitar seribuan masyarakat dari Forum Bersama Indonesia Tionghoa. Tahun ini adalah tahun kesembilan digelarnya perayaan Cap Go Meh bersama. Tema yang diangkat untuk tahun ini adalah "Bersama Membangun Bangsa."

"Tidak ada alasan untuk Indonesia tidak satu. Kita bertekad Indonesia harus maju dan jaya, kita harus mewariskan yang terbaik pada generasi penerus bangsa," kata Ketua Forum Bersama Indonesia Tionghoa, Murdaya W Poo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khofifah Harap Golkar, PAN dan Gerindra Setujui Emil Dardak Jadi Cawagubnya

Khofifah Harap Golkar, PAN dan Gerindra Setujui Emil Dardak Jadi Cawagubnya

Nasional
Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Nasional
Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Nasional
Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Nasional
Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan 'Sesuai Kebutuhan Presiden'

Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan "Sesuai Kebutuhan Presiden"

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Nasional
Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Nasional
Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Nasional
Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Nasional
Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Nasional
Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Nasional
Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Nasional
4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

Nasional
Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com