Mendagri: Radikalisme dan Terorisme Marak, Keluarga Menjerit

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menuturkan, kerukunan beragama mulai terancam dengan maraknya aksi radikalisme dan terorisme di Indonesia.

Ia mengimbau agar intelijen mengamati fenomena ini dengan lebih baik sehingga tak ada istilah kecolongan dalam penanganan radikalisme dan terorisme.

"Tidak hanya keluarga muslim, agama lain juga mulai menjerit. Tanpa sengaja anaknya, istrinya masuk ke kelompok tertentu dan sebagainya," ujar Tjahjo di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (23/2/2016).

Ia menyinggung isi Pasal 10 Undang-Undang 23 Nomor 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa agama merupakan salah satu urusan absolut, yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat.

Adapun urusan agama yang dimaksud, kata dia, misalnya penetapan hari libur keagamaan, memberikan pengakuan terhadap suatu agama, juga menetapkan kebijakan dalam kehidupan keberagamaan.

Tjahjo menambahkan, permasalahan keberagamaan di Indonesia saat ini masih kompleks. Tuntutan masyarakat terkait agama juga cukup banyak.

Ia mencontohkan kasus pembangunan Gereja Yasmin di Bogor yang permasalahannya sudah bergulir selama bertahun-tahun.

Permasalahan utamanya bukan urusan perbedaan keyakinan, tetapi mengenai pembangunan gereja tersebut. (baca: Tahun Ini Giliran Belasan Motor yang Blokade GKI Yasmin)

Tjahjo menegaskan, Kemendagri dalam hal ini mendorong langkah antisipasi dan upaya penanganan masalah kerukunan umat beragama dan perlunya mencegah pecahnya konflik sosial.

"Termasuk di dalamnya pemerintah provinsi, kabupaten, kota terus melaksanakan sosialisasi berkaitan dengan kerukunan umat secara intensif dan masif," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Tjahjo pada pagi ini menghadiri acara kongres nasional bertajuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang digagas Komnas HAM, The Wahid Institute, dan Kedutaan Besar Kanada untuk RI.

Selain Tjahjo, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga hadir.