Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Kaji Pembiayaan Pilkada 2017

Kompas.com - 17/02/2016, 07:31 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya belum menyelesaikan draf usulan revisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, khususnya terkait sumber pendanaan untuk Pilkada 2017.

"Belum ada formulasinya, karena ini kan bagian dari perubahan terpadu Undang-undang. Kami akan bahas dengan DPR dalam perubahannya, apakah separuh APBN dan separuh APBD atau tetap diserahkan ke daerah dengan subsidi kami (Pusat)," kata Tjahjo, di Jakarta, Selasa (16/2/2016).

Kemendagri masih mengkaji berbagai pilihan sumber pendanaan pilkada. Hal ini menyusul banyaknya daerah yang pencairan dananya tersendat pada Pilkada 2015 lalu.

Tjahjo mengakui, sumber dana pilkada dari APBD, seperti pada Pilkada 9 Desember 2015 lalu, menyebabkan keterlambatan pencairan dari pemerintah daerah.

Namun, lanjutnya, pembiayaan pilkada merupakan tanggung jawab masing-masing pemda karena itu merupakan hajatan pemda setempat.

"Kalau perlu tanggung jawab daerah, kan ini pemilihan kepala daerah untuk daerah itu sendiri kok tidak bisa tanggung jawab. Ini hanya tergantung political will saja," tambahnya.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum mendesak Pemerintah segera membahas dan menyelesaikan revisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota mengingat tanggal pelaksanaan Pilkada serentak 2017 sudah ditetapkan.

"Keinginan kami kepada DPR dan pemerintah ialah agar proses perubahan UU ini dilaksanakan dengan cepat dan fokus pada hal yang sangat mungkin diubah dan diterapkan pada 2017," kata Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay.

KPU meminta DPR dan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, mengenyampingkan hal-hal yang bersifat politis dalam pembahasan revisi UU tersebut.

Hadar berharap masukan dari KPU terkait usulan poin-poin perubahan dapat diakomodir karena sebagai lembaga penyelenggara KPU telah berpengalaman dalam menjalankan pilkada serentak pertama pada 2015 lalu.

"Kami sedang menyelesaikan usulan-usulan ini dan semoga pekan ini dapat kami serahkan kepada DPR dan juga kepada Pemerintah," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KY Sebut Tak Terdampak Ganguan PDN

KY Sebut Tak Terdampak Ganguan PDN

Nasional
Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol KIM Plus Erick Thohir di Kemenhan, Bahas Apa?

Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol KIM Plus Erick Thohir di Kemenhan, Bahas Apa?

Nasional
Polri Hormati Langkah Pihak Pegi Setiawan Ajukan Praperadilan

Polri Hormati Langkah Pihak Pegi Setiawan Ajukan Praperadilan

Nasional
Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

Nasional
Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

Nasional
Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

Nasional
Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

Nasional
Gerindra: Memang Anies Sudah 'Fix' Maju di Jakarta? Enggak Juga

Gerindra: Memang Anies Sudah "Fix" Maju di Jakarta? Enggak Juga

Nasional
Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

Nasional
Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

Nasional
Polri Klaim Penyidik Tak Asal-asalan Tetapkan Pegi Setiawan Jadi Tersangka Pembunuhan 'Vina Cirebon'

Polri Klaim Penyidik Tak Asal-asalan Tetapkan Pegi Setiawan Jadi Tersangka Pembunuhan "Vina Cirebon"

Nasional
Menkominfo Janji Pulihkan Layanan Publik Terdampak Gangguan Pusat Data Nasional Secepatnya

Menkominfo Janji Pulihkan Layanan Publik Terdampak Gangguan Pusat Data Nasional Secepatnya

Nasional
Terdampak Gangguan PDN, Dirjen Imigrasi Minta Warga yang ke Luar Negeri Datangi Bandara Lebih Awal

Terdampak Gangguan PDN, Dirjen Imigrasi Minta Warga yang ke Luar Negeri Datangi Bandara Lebih Awal

Nasional
Kapolri Sematkan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo

Kapolri Sematkan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo

Nasional
Dihukum 6 Tahun Bui, Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Pertimbangkan Kasasi

Dihukum 6 Tahun Bui, Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Pertimbangkan Kasasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com