Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Ingin Tuntaskan Persoalan Intoleransi hingga ke Akarnya

Kompas.com - 27/01/2016, 06:21 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, Kompas.com - Selain terorisme dan narkotika, Kepolisian RI juga akan memprioritaskan penanganan persoalan intoleransi pada tahun 2016.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Pol Badrodin Haiti mengakui, saat ini kepolisian baru melakukan tahap pencegahan terkait kekerasan yang dilatarbelakangi intoleransi.

Ia berharap, aparat kepolisian bisa menyelesaikan permasalahan tersebut hingga ke akarnya. 

"Seringkali kami hanya bisa mencegah terjadinya kekerasan saja, tapi akar atau pokok permasalahan konfliknya tidak terselesaikan, contohnya kasus Filadelfia di Tambun. Itu kan masalah utamanya tidak terselesaikan, polisi hanya menjaga jangan sampai terjadi benturan terjadi. Ke depannya kami akan tuntaskan sampai akarnya," ujar Badrodin, sesuai pembukaan rapat pimpinan TNI Polri, di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Selasa (26/1/2016).

Badrodin juga mengimbau masyarakat Indonesia tidak terpengaruh konflik di Timur Tengah. Ia meminta tokoh-tokoh agama untuk menetralisir persoalan yang muncul di masyarakat.

Pada rapim yang akan berlangsung selama 4 hari ini, kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap kegiatan polri 2015 dan menentukan arah kebijakan Polri tahun 2016.

"Kerja polri mengacu pada kebijakan pemerintah. Agenda prioritasnya, mendukung kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial. Polisi mendukung itu semua," papar Badrodin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com