Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Instruksikan Jajaran Polkam Cari Solusi Penanganan Eks Gafatar di Mempawah

Kompas.com - 20/01/2016, 13:16 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mendapatkan informasi mengenai pengusiran eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Mempawah, Kalimantan Barat.

Ia pun menginstruksikan jajarannya untuk mengendalikan situasi agar kekisruhan tidak membesar.

"Presiden sudah perintahkan Menko Polhukam, Kapolri, agar dicarikan solusinya, jangan sampai membesar," kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi SP, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (20/1/2016).

Johan menuturkan, Presiden Jokowi belum menyampaikan tanggapannya mengenai keberadaan organisasi Gafatar. 

Namun, ia memastikan, Jokowi akan merespons isu yang menuai pro kontra di masyarakat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

"Pro kontra harus direspons, agar tidak membesar," ujar Johan.

Secara terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, kondisi di Mempawah sudah terkendali. Personel TNI telah menerjunkan personel untuk merelokasi masyarakat anggota Gafatar.

Pramono menegaskan, para pelaku kekerasan terhadap eks anggota Gafatar di Mempawah akan didalami. Ia juga menyampaikan adanya opsi mengembalikan eks angota Gafatar tersebut ke permukimannya semula.

"Kita tidak mau tindakan intoleransi itu dilakukan oleh siapapun. Karena negara ini Berbhineka, negara majemuk, tidak boleh melakukan kekerasan terhadap siapapun," ucap Pramono.

Ratusan warga sejak Senin (18/1/2016) sore mendatangi Kantor Bupati Mempawah menuntut agar para eks Gafatar itu untuk tidak lagi menetap di Mempawah.

Sempat berlangsung negosiasi antara enam unsur perwakilan eks Gafatar dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Mempawah.

Pertemuan tertutup itu membahas tentang tuntutan warga serta opsi yang diberikan kepada para eks Gafatar yang kini membentuk kelompok tani di Mempawah.

Massa terus berkumpul dan jumlahnya semakin banyak di halaman Kantor Bupati Mempawah. Mereka menolak kehadiran kelompok yang kini aktif di bidang pertanian itu.

Buntut kekesalan massa yang menunggu lama itu berlanjut dengan tindak pengrusakan kaca mobil, dan satu unit mobil yang dirusak massa itu diduga merupakan kendaraan yang digunakan enam orang eks Gafatar yang menjadi perwakilan mengikuti rapat negosiasi di aula Kantor Bupati Mempawah tersebut.

Kapolda Kalbar Brigjen (Pol) Arief Sulistyanto menyatakan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah kabupaten/kota di Kalbar dalam penanganan kelompok Gafatar untuk mencegah konflik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Besar Sigar Djojohadikusumo Gelar Syukuran Terpilihnya Prabowo Presiden RI di Langowan

Keluarga Besar Sigar Djojohadikusumo Gelar Syukuran Terpilihnya Prabowo Presiden RI di Langowan

Nasional
Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

Nasional
Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

Nasional
PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

Nasional
Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

Nasional
Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Nasional
MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Nasional
Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Nasional
Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Nasional
Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Nasional
Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Nasional
Putusan MA Dianggap Semakin Menggerus Rasa Keadilan Masyarakat

Putusan MA Dianggap Semakin Menggerus Rasa Keadilan Masyarakat

Nasional
Prabowo Serukan Investigasi Komprehensif Atas Peristiwa yang Terjadi di Rafah

Prabowo Serukan Investigasi Komprehensif Atas Peristiwa yang Terjadi di Rafah

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Tahu Arah Pernyataan Wapres | Saudi Deportasi 22 WNI Palsukan Visa Haji

[POPULER NASIONAL] PDI-P Tahu Arah Pernyataan Wapres | Saudi Deportasi 22 WNI Palsukan Visa Haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com