Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPATK Ungkap Dana untuk Teror di Indonesia Masuk ke Sebuah Yayasan

Kompas.com - 18/01/2016, 15:51 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf membenarkan adanya aliran dana dari luar negeri untuk membiayai aksi teror di Indonesia.

Uang itu masuk ke Indonesia melalui transfer. Yusuf mengatakan, ada seseorang yang menetap di negara tetangga pada wilayah selatan dan mengirimkan sejumlah dana ke Indonesia.

Dana tersebut berasal dari beberapa negara lain dan salah satunya negara di kawasan Timur Tengah.

Penerima uang di negara tetangga wilayah selatan itu mengirimkan uangnya ke rekening pribadi di Indonesia, termasuk rekening istrinya. Kemudian, uang dialirkan kepada sebuah yayasan.

Dari yayasan tersebut, dana itu kemudian diberikan kepada orang yang ingin berangkat ke daerah konflik dan seseorang berinisial H.

Oleh H, dana itu dialirkan untuk pemasok senjata dari Filipina.

"Di antara uang itu, ada yang dikirim ke yayasan. Nah, konteks yayasan itu kita enggak clear, apakah sedekah atau bantuan," kata Yusuf di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/1/2016).

Menurut Yusuf, transaksi keuangan itu berlangsung sejak Juni 2015. Temuan PPATK sesuai dengan informasi yang disampaikan Menko Polhukam.

Informasi itu khususnya mengenai pasokan senjata untuk para terduga teroris di Indonesia yang berasal dari Filipina.

Yusuf melanjutkan, uang untuk orang yang ingin berangkat ke daerah konflik jumlahnya kisaran Rp 10 juta.

Uang ini diduga hanya dimanfaatkan untuk menutup keperluan selama perjalanan menuju daerah konflik di Indonesia.

"Tetapi, kalau pada inisial H itu puluhan juta juga, konteksnya untuk beli senjata," ucap Yusuf.

Ia mengungkapkan, PPTAK sulit melacak aliran dana tersebut lebih merinci karena sebagian besar digunakan untuk transaksi tunai.

Yusuf menyarankan ada regulasi pengawasan penggunaan uang tunai, pembatasan transaksi tunai, dan pengetatan oleh pemberi jasa keuangan-pengiriman.

"Cash itu susah mengawasinya, salah satu cara dengan memperketat KYC (know your costumer). Dengan begitu, kita bisa mencegah sejak dini (jika) digunakan uang untuk yang tidak resmi," tutur Yusuf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Nasional
Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com