Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PKB Tersinggung dengan Penilaian Politisi PAN soal Menteri PKB

Kompas.com - 13/01/2016, 19:17 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Cucun Ahmad Syamsurizal mengaku gerah dengan manufer politik yang dilakukan Partai Amanat Nasional.

Menurut dia, jika PAN ingin bergabung ke dalam koalisi, sebaiknya dimulai dengan mendukung program kerja pemerintah.

Anggota Komisi IV DPR itu menilai, manufer PAN dengan menyebut sejumlah menteri dari partai tertentu layak untuk dirotasi hanya akan menimbulkan kegaduhan politik baru.

Ia mengatakan, jika PAN memang menginginkan kursi tertentu di Kabinet Kerja, sebaiknya melakukan pendekatan yang lebih halus dan tidak mengganggu kinerja pemerintahan.

"Kami tidak rela ada kader atau tokoh partai lain yang menyerang kami. PAN ini terkesan ambisius sekali dengan menyebut menteri-menteri tertentu layak untuk di-reshuffle," kata Cucun di Kompleks Parlemen, Rabu (13/1/2016).

Lebih jauh, Cucun pun mengapresiasi ketegasan sikap Presiden Joko Widodo. Beberapa waktu lalu, Jokowi menegaskan pemerintah tak ingin diintervensi dalam pelaksanaan reshuffle kabinet.

Ia menambahkan, PAN yang baru bergabung ke dalam Koalisi Partai Pendukung Pemerintah sebaiknya mulai membuktikan ucapannya dengan mendorong percepatan pembahasan program kerja pemerintah di DPR.

"Buktikan dulu lah di DPR. Mulai dari sisi pembahasan anggaran, percepatan program. Kita dorong pemerintah, kita dukung pemerintah menjadi sebuah kesatuan yang solid,” ujarnya.

Seperti diberitakan Tribunnews.com, politisi PAN Djoko Susilo memprediksi jatah menteri PKB di kabinet akan berkurang.

"Alasan utamanya kalau menteri itu di-reshufle kemungkinan besar dari partai itu kurang menunjukkan kinerja yang optimal," kata Djoko saat menghadiri seminar bersama Pimpinan Daerah Muhammadiyah, di Surabaya, Sabtu (9/1/2016).

Mantan Duta Besar Indonesia di Swiss ini mengatakan, kemungkinan besar menteri dari PKB yang akan dievaluasi oleh Presiden Jokowi. 

Menteri itu antara lain, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.

"Yang mendapatkan evaluasi, kemungkinan jatahnya akan berkurang," katanya.

Selain menteri dari PKB, kata mantan anggota Komisi I DPR itu, ada nama menteri lainnya yang harus dievaluasi dari kabinet kerja sebelumnya karena di ketahui lamban dalam menghadapi setiap permasalahan yang akan terjadi.

"Di antaranya Menteri BUMN, Rini Soemarno, Menteri Agraria, Ferry Mursyidan Baldan. Keduanya sangat lamban. Pendapat saya bahwa mereka layak diganti agar kinerja mereka tidak mengganggu program pemerintah atau kabinet lainnya," kata Djoko.

Namun Ketua MPR RI yang juga Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan menegaskan pihaknya tidak ikut campur dalam reshuffle tersebut.

(Baca: Zulkifli Hasan: Reshuffle Hak Presiden, PAN Enggak Ada Urusan)

"Minta-minta jatah menteri itu tidak pantas, dan reshuffle hak prerogatif presiden," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bamsoet Janji Bakal Hadir pada Sidang Lanjutan MKD soal Isu Amendemen

Bamsoet Janji Bakal Hadir pada Sidang Lanjutan MKD soal Isu Amendemen

Nasional
Calon Penumpang Pesawat Diminta Datang 3 Jam Lebih Awal ke Bandara Imbas Sistem Imigrasi Alami Gangguan

Calon Penumpang Pesawat Diminta Datang 3 Jam Lebih Awal ke Bandara Imbas Sistem Imigrasi Alami Gangguan

Nasional
KY Sebut Tak Terdampak Ganguan PDN

KY Sebut Tak Terdampak Ganguan PDN

Nasional
Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol KIM Plus Erick Thohir di Kemenhan, Bahas Apa?

Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol KIM Plus Erick Thohir di Kemenhan, Bahas Apa?

Nasional
Polri Hormati Langkah Pihak Pegi Setiawan Ajukan Praperadilan

Polri Hormati Langkah Pihak Pegi Setiawan Ajukan Praperadilan

Nasional
Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

Nasional
Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

Nasional
Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

Nasional
Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

Nasional
Gerindra: Memang Anies Sudah 'Fix' Maju di Jakarta? Enggak Juga

Gerindra: Memang Anies Sudah "Fix" Maju di Jakarta? Enggak Juga

Nasional
Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

Nasional
Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

Nasional
Polri Klaim Penyidik Tak Asal-asalan Tetapkan Pegi Setiawan Jadi Tersangka Pembunuhan 'Vina Cirebon'

Polri Klaim Penyidik Tak Asal-asalan Tetapkan Pegi Setiawan Jadi Tersangka Pembunuhan "Vina Cirebon"

Nasional
Menkominfo Janji Pulihkan Layanan Publik Terdampak Gangguan Pusat Data Nasional Secepatnya

Menkominfo Janji Pulihkan Layanan Publik Terdampak Gangguan Pusat Data Nasional Secepatnya

Nasional
Terdampak Gangguan PDN, Dirjen Imigrasi Minta Warga yang ke Luar Negeri Datangi Bandara Lebih Awal

Terdampak Gangguan PDN, Dirjen Imigrasi Minta Warga yang ke Luar Negeri Datangi Bandara Lebih Awal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com