Junimart: Sesuai Aturan, Novanto Tak Bisa Diberi Sanksi Ringan jika Bersalah

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Junimart Girsang mengatakan, MKD tidak boleh kembali memberi sanksi ringan kepada Ketua DPR Setya Novanto dalam perkara dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Hal itu karena Novanto sebelumnya sudah pernah dinyatakan melanggar kode etik ringan terkait kehadirannya dalam kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

"Nanti misalnya diputuskan bersalah, tidak boleh dua kali pelanggaran ringan," kata Junimart di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/12/2015).

Politisi PDI-P ini mengatakan, ketentuan mengenai akumulasi sanksi ini bukan pendapat pribadinya, melainkan diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik. (Baca: Agung Laksono Minta Novanto Kesatria Mundur sebagai Ketua DPR)

Aturan ini tepatnya tercantum dalam Bab IV Pasal 19 ayat (3) huruf b yang menjabarkan mengenai kriteria pelanggaran sedang.

Berikut petikan bunyi pasal tersebut: (3) Pelanggaran sedang adalah pelanggaran kode etik dengan kriteria sebagai berikut: a. Mengandung pelanggaran hukum b. Mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi ringan oleh MKD.

"Jadi, sudah masuk ke pelanggaran sedang. Apa itu sedang? Pencopotan dari pimpinan DPR," ucap Junimart.

MKD sebelumnya memutuskan Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon melanggar kode etik ringan karena menghadiri kampanye Trump. (Baca: MKD Putuskan Novanto-Fadli Langgar Kode Etik Ringan)

Dalam pertimbangannya, MKD menilai kehadiran Novanto-Fadli di kampanye Trump tidak tepat. Terlebih lagi, Novanto sempat mengklaim kepada Trump bahwa rakyat Indonesia menyukainya

Rencananya, MKD akan membacakan putusan terhadap Novanto pada Rabu (16/12/2015). Novanto merasa tidak bersalah dalam kasus yang dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said tersebut.