Freeport Disamakan dengan VOC pada Zaman Belanda

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, mengatakan, pembentukan pansus Freeport merupakan momentum untuk memperbaiki sistem tata kelola migas nasional.

Selama ini, menurut dia, Freeport telah menerapkan sistem kolonialisme gaya baru layaknya VOC pada masa penjajahan Belanda.

"Salah satu komisaris Freeport beberapa waktu lalu pernah bilang, kalau bisa, perpanjangan kontrak sampai 2041. Itu seakan-akan emas itu jadi hak mereka," kata Masinton saat diskusi bertajuk "Antara Freeport, Politik, dan Kekuasaan" di Jakarta, Sabtu (12/12/2015).

Ia menambahkan, jika pemerintah tidak tegas terkait persoalan Freeport, dikhawatirkan, pemerintah ke depan hanya bisa tunduk kepada kepentingan asing.

Sementara itu, anggota Fraksi PAN, Yandri Susanto, mengatakan, pembentukan pansus Freeport sebaiknya diusulkan setelah masa reses atau tahun depan. Jika saat ini digulirkan, masa persidangan DPR akan berakhir pada pekan depan.

"Saya siap menjadi salah satu inisiator pembentuknya," kata Yandri.

Ia menambahkan, pembentukan pansus Freeport tentu bukan persoalan mudah. Perusahaan tambang tersebut tentu akan berupaya menggagalkan inisiasi pembentukannya. Sebab, jika sampai pansus terbentuk, sejumlah persoalan lain di dalam Freeport akan terbongkar.

"Kita ingin melihat apakah nantinya ada kongkalikong, pencemaran lingkungan, mark up laporan keuangan, siapa yang bermain di pajak, siapa penguasa masa lalu yang bermain, dan banyak kesalahan lain kalau ini digolkan," kata dia.

Wakil Ketua DPR ingin pansus

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, penyelesaian persoalan yang terjadi di PT Freeport Indonesia tak bisa hanya fokus terhadap satu masalah. Sebab, banyak persoalan lain yang terjadi di dalam perusahaan asal Amerika Serikat tersebut.

Sebelumnya, polemik Freeport muncul setelah Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Novanto diduga meminta sejumlah saham kepada Freeport dengan mengatasnamakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Saya yakin sebagian besar akan setuju dengan pembentukan pansus itu karena banyak masalah tak tersentuh, seperti kontrak karya 1, kontrak karya 2, dan hubungan dengan Freeport, perlu diungkap secara holistik," kata Fadli di acara yang sama.

Fadli membantah jika selama ini partai politik kurang tegas menyikapi persoalan Freeport ini. Menurut dia, partai belum bisa menunjukkan sikapnya lantaran belum ada media yang bisa memfasilitasi hal itu.

"Pansus ini jadi medannya," kata dia.