Pengadaan Helikopter untuk Presiden Akan Dibahas saat Jokowi Kembali dari Paris

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, rencana pembelian helikopter kepresidenan akan dibahas lebih jauh seusai kunjungan Presiden Joko Widodo di Paris, Perancis.

"Nanti akan dirapatkan setelah Presiden kembali," ujar Luhut di Jakarta, Minggu (29/11/2015).

Luhut mengatakan, hingga saat ini belum diputuskan apakah helikopter kepresidenan perlu diganti atau tidak. Rencana penggantian helikopter Super Puma dengan AgustaWestland AW101 buatan Italia itu masih akan dibicarakan lebih lanjut.

"Saya tidak mau berspekulasi, tapi kita akan lihat helikopter presiden perlu diganti atau tidak," kata Luhut.

TNI Angkatan Udara akan mengganti helikopter Super Puma buatan tahun 1980 yang kerap digunakan presiden dan wakil presiden dengan helikopter VVIP jenis AgustaWestland AW101 buatan Italia.

AW101 memiliki standar pengamanan modern, seperti perahu karet dan sarana bantalan udara yang mengembang layaknya air bag (kantong udara) saat terjadi benturan.

Helikopter tersebut mampu mengangkut 13 penumpang dan memiliki kenyamanan serta ruang kabin yang lebih luas dibandingkan dengan helikopter Super Puma.

Helikopter baru untuk presiden itu akan dioperasikan oleh Skuadron Udara 45 VVIP, yang berpangkalan di Landasan Udara Halim Perdanakusumah, Jakarta.

Selama ini, Skuadron Udara 45 yang dibentuk sejak tahun 2011 mengoperasikan lima helikopter Super Puma. Mereka sebelumnya tergabung dalam Skuadron Udara 17 VVIP yang mengoperasikan pesawat fixed wing dan rotary wing (helikopter).