Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Dubes AS, Fadli Zon Kritik Keputusan Jokowi soal TPP

Kompas.com - 04/11/2015, 13:06 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert O Blake, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/11/2015).

Dalam pertemuan tersebut, Fadli Zon menyinggung keinginan Presiden Joko Widodo agar Indonesia bergabung dengan Trans-pacific Partnership (TPP).

"Saya menjelaskan bagaimana posisi Indonesia masih jauh dari siap untuk menghadapi satu partnership seperti itu," kata Fadli usai pertemuan.

Fadli mengatakan, untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) saja, Indonesia masih kedodoran. (baca: Sebelum Gabung Trans Pacific Partnership, Pemerintah Akan Proteksi Produk Lokal)

Dia menilai, akan lebih baik Indonesia fokus terlebih dahulu di MEA sebelum masuk kedalam forum internasional yang cakupannya lebih besar.

Jika Indonesia tetap memaksakan diri bergabung ke dalam TPP, Fadli khawatir Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi negara-negara lain. Sebab, lanjut dia, saat ini ekspor Indonesia masih belum cukup kuat. (baca: Menurut JK, Gabung dalam TPP Justru Tingkatkan Efisiensi)

"Hakekat politik luar negeri Indonesia itu kan kepentingan nasional. Adakah kepentingan nasional yang kita dapat? Kita jadi winner tidak? Kalau masyarakat kita dapat keuntungan sih oke saja," ucap politisi Partai Gerindra itu.

Fadli mengklaim bahwa Blake dapat menerima argumennya itu. Menurut Blake, kata dia, Jokowi juga baru sebatas mengeluarkan pernyataan lisan agar Indonesia bisa bergabung TPP. (baca: Darmin: Indonesia Masih Pertimbangkan Untung Rugi Masuk TPP)

Masih banyak proses yang harus dilalui Indonesia untuk benar-benar bergabung ke dalam forum itu.

Keinginan untuk bergabung dalam TPP disampaikan oleh Jokowi saat bertemu Presiden AS Barrack Obama dalam kunjungannya ke AS beberapa waktu lalu. (baca: Kepada Obama, Jokowi Sampaikan Keinginan Bergabung Trans Pacific Partnership)

TPP saat ini diikuti oleh 12 negara, yakni Brunei, Chile, Selandia Baru, Singapura, Amerika Serikat, Australia, Kanada, Jepang, Malaysia, Meksiko, Peru, dan Vietnam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com