Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN: "Reshuffle" Jilid II Pertengahan November atau Setelah Pilkada

Kompas.com - 03/11/2015, 15:47 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional di DPR Yandri Susanto mengaku sudah mendapatkan informasi bahwa reshuffle kabinet jilid II akan dilakukan Presiden Joko Widodo pada pertengahan November 2015, atau setelah pemilihan kepala daerah serentak yang digelar pada 9 Desember 2015.

"Kalau reshuffle bisa jadi memang, ya pertengahan November atau selesai pilkada," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/11/2015).

Namun, Yandri enggan menyebutkan darimana dia mendapat informasi tersebut. Ia hanya memastikan bahwa PAN sebagai partai yang baru bergabung dengan pemerintah, siap menyediakan kader-kader terbaiknya untuk membantu kabinet kerja.

"Kecenderungan (PAN) diajak sangat tinggi, tapi itu belum bisa dipastikan," ucap Ketua DPP PAN ini.

Kendati demikian, Yandri menegaskan, kalau pun ada reshuffle yang dilakukan Jokowi, hal itu bukan dilakukan untuk menampung kader PAN. Reshuflle, kata dia, pastinya akan dilakukan atas niat memperbaiki kinerja pemerintah.

"Kalau tidak diajak pun tak apa lah, PAN tetap bergabung ke pemerintah," ucap Yandri.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebelumnya menegaskan tak akan mencampuri urusan presiden dalam urusan reshuffle kabinet.

Menurut dia, reshuffle adalah hak prerogatif presiden sepenuhnya. (baca: Zulkifli Hasan: Reshuffle Hak Presiden, PAN Enggak Ada Urusan)

"Sudah saya berkali-kali katakan, saya ini ketua MPR paham kalau menteri reshuffle, itu haknya presiden. Enggak ada urusan kita," ujar Zulkifli saat ditemui usai acara peluncuran Sekolah Politik Kerakyatan di Kantor DPP PAN Jl. Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (31/10/2015).

Ia meminta agar semua pihak tidak menyebarkan informasi-informasi yang menyebutkan PAN telah menyodorkan lima nama menteri kepada presiden Joko Widodo. (baca: PAN Ajukan Lima Nama Calon Menteri, Istana Sebut Jokowi Belum Bahas "Reshuffle")

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RHL – Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

RHL – Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Nasional
Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Nasional
Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Nasional
Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Indonesia Akan Bentuk 'Coast Guard', Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Indonesia Akan Bentuk "Coast Guard", Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Nasional
Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

Nasional
Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio 'Coast Guard' RI

Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio "Coast Guard" RI

Nasional
Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Nasional
Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Nasional
SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com