JK Nilai Indonesia Akan Sulit Bersaing Tanpa Bergabung dalam TPP

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan perlunya Indonesia bergabung dalam Trans Pacific Partnership (TPP). Menurut Kalla, Indonesia bakal sulit bersaing dengan negara lain tanpa bergabung dalam TPP.

"Kita rencanakan karena kalau tidak, kita akan kalah, sulit bersaing dengan negara lain," kata Kalla di Jakarta, Selasa (27/10/2015).

Dalam pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama di Gedung Putih, AS, Senin (26/10/2015) waktu setempat, Presiden Joko Widodo menyampaikan niat Indonesia untuk bergabung dalam Trans-pacific Partnership (TPP).

Seperti dikutip dari siaran pers Tim Komunikasi Presiden, Jokowi menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia adalah ekonomi terbuka, dengan kondisi bahwa Indonesia memiliki penduduk 250 juta jiwa.

"Dengan jumlah penduduk 250 juta, Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Indonesia bermaksud untuk bergabung dalam Trans-pacific Partnership," kata Jokowi dalam jumpa pers bersama di Camera Spray, Gedung Putih, Senin.

Sudah sejak lama Indonesia menunjukkan sinyal untuk bergabung pada kerja sama bidang ekonomi di wilayah Pasifik itu. Dengan bergabung pada TPP, Indonesia akan memiliki peluang untuk mengembangkan pasar ke negara-negara maju yang tergabung di dalamnya.

Dengan bergabung, sejumlah keuntungan didapat, seperti tarif yang rendah. Namun, di sisi lain, Indonesia juga harus mengikuti aturan main yang ditetapkan TPP, termasuk tarif murah dan tidak mengistimewakan badan usaha milik negara (BUMN).

TPP saat ini diikuti oleh 12 negara, yakni Brunei, Cile, Selandia Baru, Singapura, Amerika Serikat, Australia, Kanada, Jepang, Malaysia, Meksiko, Peru, dan Vietnam.

Sementara itu, Presiden Barack Obama mengakui bahwa kemitraan Amerika Serikat dan Indonesia bukan hanya penting bagi AS, melainkan juga dunia. Hal tersebut pun mengingat bahwa Indonesia memiliki penduduk Muslim dengan jumlah terbesar di dunia dan memainkan peran penting di Asia Tenggara.

Kunjungan Presiden Joko Widodo diakui Obama sebagai peluang yang lebih baik untuk mengingatkan tentang hubungan yang kuat di antara dua negara berprinsip demokrasi terbesar di dunia.