Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Terima Masukan Negara yang Pengalaman Atasi Kebakaran Hutan

Kompas.com - 24/10/2015, 05:47 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terbuka akan masukan dari negara mana pun yang memiliki pengalaman dalam mengatasi kebakaran hutan. Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa pemerintah akan memaksimalkan bantuan dari negara lain.

"Semua negara yang punya pengalaman dalam kebakaran hutan akan kita minta dia punya transfer teknologi, yang canggih pun akan kita pakai. Pemakaian kimia, pemakaian teknologi lapangan yang baik, pokoknya kita maksimal," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat (23/10/2015).

Kalla menerima kedatangan Menteri Perdagangan dan Perubahan Iklim Selandia Baru Tim Groser di Kantor Wapres, kemarin. Kepada Kalla, Groser menawarkan bantuan kerja sama dalam mengatasi bencana asap akibat kebakaran lahan.

Pemerintah Selandia Baru menawarkan bantuan terkait sistem menangani bencana asap untuk jangka panjang. Selandia Baru selama ini berpengalaman dalam membantu negara lain mengatasi kebakaran seperti yang pernah terjadi di Australia dan Amerika Serikat.

Terkait tawaran kerjasama dari Selandia Baru ini, Wapres menyambutnya dengan positif. Ia bahkan menyebut kerjasama dengan Selandia Baru bisa mulai dilakukan tahun ini.

"Karena ini kan setiap tahun terjadi (kebakaran), jadi justru jangan kalau kita berhenti (kebakaran), terus berhenti juga (upaya pencegahan). Apa pun kejadian, mau berhenti atau enggak, terus diperbaiki," ucap Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com