Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Minta Pelaku Kejahatan Seksual Anak Dihukum Mati

Kompas.com - 21/10/2015, 17:13 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kriminolog sekaligus pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel menilai, hukuman baru bagi pelaku kejahatan seksual anak, yakni dengan disuntikkan hormon perempuan, tak akan efektif.

"Mengapa (pelaku kejahatan seksual pada anak) tidak dihukum mati saja?" ujar Reza, Rabu (21/10/2015).

Reza menilai bahwa rangsangan seksual pelaku terhadap korbannya, yakni anak-anak, bukan hanya disebabkan sebatas hormon saja, melainkan juga faktor fantasi. 'Predator anak' yang sudah 'lumpuh' hormon seksualnya, sebut Reza, bisa menggunakan cara lain untuk tetap menjaga fantasinya. Misalnya mendorong orang lain untuk membantu menyalurkannya hasrat seksual.

"Apalagi hormon testoteron (hormon yang ada pada laki-laki) artifisial sangat bisa dibeli umum," ujar Reza.

Jika keberadaan 'predator anak' ini masih bisa eksis dengan cara-cara demikian, lanjut Reza, artinya pemerintah sia-sia membuang-buang APBN hanya untuk 'merawat' 'predator anak'.

"Apa rela? Tidak kan? Selain itu metode injeksi itu memunculkan efek samping kesehatan bagi pelaku. Apa rela juga Kartu Indonesia Sehat (KIS) pemerintah dibiarkan untuk membiayai itu?" lanjut dia. (Baca: Setuju Kebiri untuk Paedofil, Presiden Jokowi Akan Terbitkan Perppu)

Reza menganggap harus ada hukuman yang benar-benar membuat jera pelaku. Hukuman mati, menurut Reza, merupakan hukuman yang mampu membuat 'shock therapy' bagi 'predator anak' yang masih berkeliaran.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengungkapkan, pemerintah tengah menyiapkan draf Perppu yang mengatur soal hukuman menyuntikan hormon perempuan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. (Baca: Jaksa Agung: Pelaku Kejahatan Seksual Akan Disuntik Hormon Perempuan)

Penambahan hukuman ini juga didukung oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Bahkan, KPAI melalui siaran persya menyebut bahwa Presiden Joko Widodo menyetujui aturan baru tersebut. Namun hingga saat ini Jokowi belum berkomentar langsung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com