Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fraksi Nasdem Surati Sekjen DPR Tolak Kenaikan Tunjangan

Kompas.com - 15/10/2015, 16:47 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Nasdem menyurati Sekjen DPR RI untuk menolak kenaikan tunjangan. Surat dikirim pada Kamis (15/10/2015) pagi ini dan dibagikan kepada wartawan oleh Wakil Ketua Fraksi Nasdem Irma Suryani.

Dalam salinan surat yang diterima, Fraksi Nasdem merinci kenaikan tunjangan yang didapatkan oleh para anggotanya. Tunjangan kehormatan naik sebesar Rp 1.860.000. Tunjangan listrik naik Rp 1.000.000.

Kemudian tunjangan telepon naik sebesar Rp 1.200.000. Fungsi pengawasan anggaran juga naik sebesar Rp 1.250.000. Terakhir, komunikasi insentif naik sebesar Rp 1.414.000. Total kenaikan tunjangan keseluruhan adalah Rp 6.724.000, dipotong pajak 15 persen menjadi Rp 5.715.400.

"Sehubungan dengan itu, mulai bulan Oktober 2015 dan seterusnya untuk diberhentikan dan tidak diberlakukan," demikian tertulis dalam surat yang ditandatangani Wakil Ketua Fraksi Nasdem Irma Suryani dan Sekretaris Fraksi Nasdem Syarif Abdullah Alkadrie.

Selain menyurati Sekjen DPR, Fraksi Nasdem juga telah menyurati semua anggotanya untuk mengembalikan kenaikan tunjangan yang sudah cair sejak bulan Juli sampai dengan September 2015.

Surat tersebut meminta seluruh anggota mengembalikan Rp 5.715.000 x 3 Bulan dengan cara mentransfernya ke rekening Mandiri atas nama Fraksi Partai Nasdem.

"Mohon kesediaan para Anggota untuk mengembalikan melalui Fraksi mulai hari Senin 14 Oktober 2015 yang selanjutnya akaan dikembalikan ke Kas Negara melalui Sekjen DPR RI," tulis surat itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

"Presidential Club" Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

Nasional
Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye 'Tahanan KPK' Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye "Tahanan KPK" Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Nasional
Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Ide "Presidential Club" Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Nasional
Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Nasional
Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com