Program Bela Negara Diusulkan Tidak Ditangani Kementerian Pertahanan

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil menilai, program bela negara lebih tepat jika dijalankan oleh Kementerian Pendidikan. Terlebih jika alasan dilaksanakannya program tersebut adalah untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di masyarakat.

"Pembangunan rasa nasionalisme dengan program bela negara yang dilakukan Kementerian Pertahanan adalah tidak tepat. Sebaiknya hal tersebut dilakukan oleh Kementerian Pendidikan," ujar pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Maruli T Rajagukguk dalam konferensi pers di Kantor LBH Jakarta, Rabu (14/10/2015).

Maruli menambahkan, jika program bela negara dimasukkan ke dalam sistem pendidikan, maka tidak akan menambah beban anggaran negara khususnya anggaran pertahanan. Karena hingga kini, Kementerian Pertahanan dan TNI masih kekurangan anggaran dalam pengadaan alutsista maupun dalam peningkatan kesejahteraan prajurit. Untuk pengadaan alutsista saja, menurut dia, Indonesia baru bisa menyelesaikan program minimum essential force pada tahun 2024.

"Artinya negara masih memiliki kekurangan anggaran untuk mendukung persenjataan TNI dan kesejahteraan prajurit TNI sebagai komponen utama sistem pertahanan. Pembentukan bela negara jelas akan menjadi beban bagi anggaran negara dan anggaran pertahanan," ungkap dia.

Senada dengan Maruli, dalam kesempatan yang sama, Direktur Imparsial Al Araf mengatakan dinamika persoalan ekonomi global berimplikasi terhadap ekonomi Indonesia, yang membuat pemerintah kesulitan dalam mengalokasikan anggaran untuk sektor pertahanan. Bahkan, menurut Al Araf, anggaran untuk sektor pertahanan akan berkurang sekitar Rp. 8 triliun tahun depan sehingga permasalahan anggaran pertahanan dapat menjadi persoalan serius jika program bela negara ini akhirnya dijalankan.

"Anggaran yang ada sekarang saja yang dimiliki pemerintah masih sangat kurang untuk membangun komponen utamanya. Lalu apakah bela negara menjadi resep mujarab untuk penguatan kekuatan pertahanan indonesia? Tidak," tegas Al Araf.