Wapres: Harusnya Pajak Freeport Lebih Tinggi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai investasi PT Freeport di Indonesia harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara. Indonesia masih memerlukan Freeport dalam mengeksploitasi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

Di lain pihak, kerjasama tersebut sedapat mungkin harus turut menguntungkan Freeport sebagai investor. Atas dasar itu, renegosiasi kontrak antara pemerintah dengan Freeport berlangsung alot.

"Perundingan itu menuju bagaimana ada win-win, ada manfaat besar kepada negara, juga tentu ada manfaat kepada investor musti kan gitu. Nah, di situlah perundingannya yang ketat. Hingga perundingannya sudah berlangsung lebih setahun ini, bukan main-main ini. Alot, sejak pemerintahan yang lama," kata Kalla.

Kontrak karya Freeport akan berakhir pada 2021 mendatang. Sejauh ini, pemerintah belum resmi memperpanjang kontrak karya Freeport. Menurut Kalla, jika pun kontrak Freeport diperpanjang, kerjasama itu sedianya menghasilkan manfaat lebih baik bagi negara Ia menyebut kemungkinan untuk menaikkan pajak yang dikenakan kepada Freeport.

"Harus pajaknya lebih tinggi, juga investasinya harus mencakup, menyentuh rakyat banyak, harus lebih besar pendapatan negara, itu harus. Harus lebih baik daripada yang dulu, itu jelas," ujar Kalla.

Pemerintah pun telah memberikan syarat yang harus dipenuhi Freeport jika perusahaan asal Amerika Serikat itu ingin memperpanjang kontraknya dengan Indonesia. Adapun syarat yang harus dipenuhi Freeport di antaranya pembangunan smelter di Papua dan menerapkan prinsip pembangunan berkeadilan.

Selama bertahun-tahun Freeport beroperasi di Grasberg, rakyat Papua tak merasakan keuntungan. Padahal, kinerja keuangan Freeport sangat fantastis. FCX memproduksi 2.9 juta pound tembaga dan 846.000 ons emas pada kuartal I-2014.

Kontribusi Freeport Indonesia terhadap FCX untuk tembaga 16 persen dan emas 91,7 persen. FCX meraup laba 1,54 miliar dollar AS dari pendapatan 16,2 miliar dollar AS. Freeport Indonesia meraup pendapatan 1,5 juta dollar AS dari tembaga dan 1 miliar dollar AS dari emas.

Total tambang Grasberg menyumbang 2,5 miliar dollar AS kuartal I-2014. Kendati demikian, keuntungan finansial yangfantastis itu tak sebanding dengan kehidupan rakyat Papua. Wapres menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memperpanjang kontrak Freeport jika syarat tersebut tidak dipenuhi.

"Harus, kalau tidak dipenuhi, pasti tidak diperpanjang. Kan itukan pusat punya syarat, daerah juga memberikan syarat tambahan. Dan itu semuanya ya tentu diharapkan dapat dipenuhi syaratnya," ucap Kalla.

Ia juga mengatakan bahwa Freeport sudah memberikan sinyal untuk memenuhi syarat yang diajukan pemerintah tersebut. "Kita juga kalau dipenuhi, otomatis juga itu tentu dapat diperpanjangkan. Dan itu juga termasuk dia harus lepaskan sahamnya untuk Indonesia," ucap Kalla.