Fadli Zon Anggap Rehabilitasi Nama Baik Keluarga PKI Tak Perlu secara Formal

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai bahwa rencana pemerintah merehabilitasi nama baik para anggota keluarga PKI tidak perlu dilakukan secara formal. Menurut dia, nama baik mereka sudah dipulihkan seiring perkembangan waktu.

"Saya kira tidak perlu dilakukan formal karena sudah terjadi dengan sendirinya," ujar Fadli saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (2/10/2015).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, rehabilitasi tersebut sebenarnya sudah dilakukan melalui pencabutan status mantan tahanan politik (tapol) serta pemulihan hak-hak warga negara sejak 1998. Hal tersebut juga berlaku bagi para tapol di luar tragedi 1965.

"Banyak tapol, bukan hanya dari PKI, melainkan juga dari banyak peristiwa lain sejak reformasi dipulihkan. Jadi, tidak lagi ada hambatan," ujarnya.

Ia mengatakan bahwa proses rekonsiliasi dengan para keluarga Partai Komunis Indonesia (PKI) juga sudah terjadi seiring perkembangan waktu. Menurut Fadli, masyarakat kini sudah mampu memahami bahwa banyak anggota keluarga PKI merupakan pihak yang tidak bersalah dan ada yang tidak tahu-menahu terhadap peristiwa masa lalu tersebut.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan tidak akan meminta maaf kepada keluarga anggota PKI. Ia menampik rumor yang beredar mengenai rencana pemerintah yang akan meminta maaf kepada keluarga PKI. (Baca: Jokowi Yakin Pemberontakan seperti PKI Tak Akan Terjadi Lagi)

"Tidak ada pemikiran mengenai minta maaf, sampai detik ini tidak ada pemikiran ke arah itu," ujarnya.

Isu tersebut muncul setelah pemerintah mewacanakan rekonsiliasi terhadap korban atau keluarga korban sejumlah kasus pelanggaran berat HAM. Sampai saat ini, wacana rekonsiliasi itu masih belum difinalisasi. Pemerintah memberi perhatian lebih pada kasus pelanggaran berat HAM, seperti kasus Talangsari, Wasior, Wamena, penembak misterius atau petrus, G30S PKI, kerusuhan Mei 1998, dan penghilangan orang secara paksa.