Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamanan di Gedung Parlemen Akan Dibuat seperti di Hotel

Kompas.com - 02/10/2015, 07:57 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Legislasi DPR tengah menggodok peraturan DPR tentang sistem keamanan terpadu Kompleks Parlemen, Senayan. Baleg DPR menginginkan agar pengamanan ini membuat pengunjung gedung merasa nyaman.

"Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menetapkan standar keamanan Gedung Parlemen," kata Wakil Ketua Baleg DPR Totok Daryanto kepada Kompas.com, Jumat (2/10/2015).

Menurut dia, sistem pengamanan dalam yang dimiliki DPR saat ini masih tidak teratur. Baleg menginginkan agar sistem pengamanan di gedung DPR dapat seperti sistem pengamanan hotel maupun pusat perbelanjaan.

"Kalau kamu ke mal atau ke hotel merasa nyaman, kan? Walaupun sistem pengamanannya ketat, kita ingin lebih dari seperti itu. Tidak seperti sekarang, centang perenang penataannya," kata dia.

Politisi Partai Amanat Nasional itu mengatakan bahwa meskipun pengamanan diperketat, tidak ada penambahan jumlah aparat kepolisian di gedung tersebut. Sistem keamanan baru ini akan dibuat agar tidak mempersulit akses masuk masyarakat ke Kompleks Parlemen.

"Yang ada adalah pamdal atau satpam seperti sekarang ini. Tapi mereka dididik lebih sopan, disiplin, dan ramah," ujarnya.

Totok menyebutkan, pembahasan peraturan itu dapat dilakukan pada masa sidang saat ini atau masa sidang berikutnya. Karena tidak mendesak, untuk sementara pengamanan tetap seperti sekarang agar aktivitas Dewan tetap dapat berjalan. "Tapi ini penting karena kita ingin mengakhiri kesemrawutan ini untuk menjadi lebih baik," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com