Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPD: Tolak Bantuan Singapura, Indonesia Harus Buktikan Mampu Tanggulangi Masalah Asap

Kompas.com - 20/09/2015, 17:27 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Sebagai negara yang juga terdampak kabut asap di Sumatera, Singapura telah menawarkan bantuan untuk menanggulangi bencana tersebut namun ditolak oleh Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Anggota DPD RI asal Riau Abdul Gafar Usman menilai hal tersebut bisa dilihat dari perspektif positif dan negatif.

“Dari segi positif, kita ingin mengangkat eksistensi bahwa kita mampu menghadapi persoalan ini. Tantangannya, buktikan kebisaan kita,” ujar Abdul saat ditemui usai acara diskusi terkait bencana kabut asap di Cikini, Jakarta, Minggu (20/9/2015).

Namun dari segi negatif, tawaran bantuan tersebut menurut Abdul merupakan sindiran ketidakmampuan Indonesia dalam melakukan penanggulangan bencana tahunan tersebut.

Dia menambahkan, sindiran tersebut perlu diantisipasi karena menyangkut kewibawaan negara karena itu pemerintah daerah akan mendesak presiden untuk membuktikan bahwa Indonesia mampu segera menyelesaikan kasus ini.

Senada dengan Abdul, Pengamat Masalah Internasional Zarmansyah menyatakan bahwa tawaran bantuan tersebut adalah sinyal bahwa Singapura dan Malaysia sudah tidak percaya dengan Indonesia yang terlihat tidak serius dalam menangani bencana kabut asap.

Tidak hanya negara-negara yang kena dampak langsung asap, sejumlah negara juga menawarkan bantuan pada Indonesia, salah satunya Norwegia.

“Sejumlah negara menawari bantuan. Norway (misalnya), mereka menawarkan lebih dari 30 juta dollar AS tiap tahun untuk reboisasi. Belum lagi Australia. Belum negara-negara lain,” ujar Zarmansyah.

Dia menambahkan, PBB juga telah menjamin akan memberikan bantuan baik dari segi program maupun teknis jika memang diminta oleh Indonesia. Namun, Zarmansyah menilai tidak ada niat dari pemerintah Indonesia untuk secara jelas menyelesaikan persoalan ini.

Menurut dia, persoalan ini sesungguhnya sederhana karena Indonesia memiliki badan intelijen, kepolisian dan kejaksaan yang memiliki data tentang siapa “pemain-pemain” yang melakukan pembakaran lahan. Dia juga berharap Badan Intelijen Negara (BIN) dapat bergerak cepat.

“Susahnya apa sih? Datanya sudah ada. Kenapa tidak ada tindakan. Yang dibutuhkan adalah action,” ujar Zarmansyah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

"Presidential Club" Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

Nasional
Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye 'Tahanan KPK' Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye "Tahanan KPK" Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Nasional
Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Ide "Presidential Club" Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Nasional
Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Nasional
Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com