Zulkifli: Saya Malu, Seharusnya Indonesia Jauh Lebih Maju dari China

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan berharap agar Indonesia lebih agresif dalam mengejar ketertinggalan dengan negara lain, terutama China. Ia ingin agar semua pihak di Indonesia tidak lagi meributkan hal-hal yang tidak penting.

"Kita harus lebih agresif, bicara substansi. Kita ribut soal-soal enggak penting, kita ribut gaji DPR naik. Saya malu, seharusnya Indonesia jauh lebih maju dari China," kata Zulkifli saat jumpa pers di sela-sela kunjungan kerjanya di Beijing, China, Jumat (18/9/2015).

Zulkifli mengatakan, kemajuan bangsa tidak bisa diminta kepada negara lain. Indonesia harus mengambil setiap peluang kerja sama dengan negara lain, seperti dengan China yang memiliki kemampuan dan modal.

"Kita ramai hal-hal enggak penting. Kemajuan bangsa enggak bisa diminta, harus kita rebut," kata Ketua Umum DPP PAN itu.

Zulkifli mencontohkan langkahnya ketika menjadi Menteri Kehutanan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia mengaku menyelesaikan izin penggunaan lahan untuk proyek bendungan Jati Gede dalam tiga bulan.

Proyek di Jati Gede dilaksanakan oleh BUMN China, Power China. Proyek itu sempat terkatung-katung mulai era Soekarno. "Kalau tidak direbut (proyek), kita yang rugi," kata Zulkifli.

Kereta cepat

Dalam jumpa pers tersebut, Zulkifli sempat ditanya soal wacana pembangunan kereta cepat di Indonesia, yang disebut dibatalkan pemerintahan Joko Widodo. Zulkifli juga dimintai pendapat negara manakah yang layak membangun proyek tersebut, apakah China atau Jepang. (Baca: Di Depan WNI di Doha, Jokowi Sebut Tidak Ada Pembatalan Kereta Cepat)

Zulkifli menjawab bahwa proyek tersebut masih dikaji, bukan dibatalkan. Ia menjelaskan, proyek kereta cepat diputuskan untuk tidak memakai anggaran negara dalam APBN. Karena itu, perlu dikaji apakah kereta cepat tersebut layak untuk rute Jakarta-Bandung seperti yang diwacanakan.

"Tentu pihak Indonesia melihat mana yang paling layak, efisien. Sekarang lagi dikaji, apakah Jepang atau Tiongkok (yang layak membangun), saya tidak bisa mendahului," kata Zulkifli. (Baca: Menteri Rini: China Setuju Kereta Cepat Tanpa Jaminan Pemerintah RI)