Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu PM China, Ketua MPR Berharap Kesepakatan Antar-pemerintah Direalisasikan

Kompas.com - 17/09/2015, 20:54 WIB
Sandro Gatra

Penulis

BEIJING, KOMPAS.com — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Zulkifli Hasan berharap agar segala kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan China dapat direalisasikan dengan baik untuk kesejahteraan rakyat kedua negara. Ia berharap agar hubungan baik antarparlemen kedua negara dapat mendorong hal itu.

Harapan itu disampaikan Zulkifli dalam pertemuan dengan Perdana Menteri China Li Keqiang di Beijing, China, Kamis (17/9/2015).

"Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan investasi (China) yang semakin meningkat di Indonesia," kata Zulkifli.

Kehadiran Zulkifli di Beijing adalah atas undangan pimpinan MPR China sebagai bentuk kunjungan balasan. Sebelumnya, pimpinan MPR China sudah berkunjung ke Indonesia.

Selain Zulkifli, ikut hadir Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Ketua Fraksi PDI-P di MPR Achmad Basarah, Ketua F-Golkar di MPR Rambe Kamarul Zaman, Ketua F-PKS di MPR TB Soenmandjaja, Ketua F-Hanura di MPR Sarifuddin Sudding, dan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Tiongkok Alim Markus.

Dalam kesempatan itu, Ketua MPR meyakinkan PM China bahwa kondisi Indonesia tetap stabil. Ia memberi contoh, meskipun pemeluk agama Islam mayoritas di Indonesia, tetapi semua pemeluk agama tetap hidup berdampingan. Begitu pula kehidupan antarsuku.

"Setelah 17 tahun reformasi, ada 10 parpol di parlemen. Memang kadang-kadang di media kami ramai, tapi kalau menyangkut kepentingan besar, kepentingan Indonesia, kami selalu bersatu," kata Zulkifli.

Sementara itu, PM China juga berpendapat sama bahwa saling berkunjung antarparlemen dapat menciptakan stabilitas politik kedua negara dan mendorong realisasi kesepakatan yang dicapai pemerintah serta perusahaan kedua negara.

Dalam kesempatan itu, Li Keqiang juga menekankan bahwa negaranya menghormati kebebasan beragama. Menurut dia, masyarakat yang hidup berdampingan dalam membuat negara semakin kuat.

Seperti diberitakan, kunjungan Presiden Joko Widodo ke China pada Maret 2015 telah menghasilkan kesepakatan penguatan Kemitraan Strategis Komprehensif dengan China. Saat itu, ditandatangani enam dokumen kerja sama di bidang ekonomi, keuangan, infrastruktur, dan industri, serta dua dukumen kerja sama terkait penanganan bencana dan kedirgantaraan.

Lalu, pada pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dan Presiden China Xi Jinping di sela-sela KTT Asia Afrika pada April 2015, kedua pihak menyepakati Joint Communique RI-China. Isinya, langkah-langkah konkret untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan bilateral sebesar 150 miliar dollar AS tahun 2020. Selain itu, ditargetkan jumlah wisatawan dua arah mencapai 10 juta orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com